Salin Artikel

Jokowi Minta Menteri Kalkulasi Dampak Corona Terhadap Ekonomi Nasional

Hal itu diungkapkan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2021 dan rencana kerja pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/3/2020).

"Pertama, saya minta sekali lagi dikalkulasi secara detail mengenai risiko pelemahan ekonomi global, termasuk akibat merebaknya virus corona yang terjadi di awal tahun ini dan kemungkinan dampak ekonomi lanjutan di 2021," kata Presiden.

Langkah mitigasi yang telah direncanakan pemerintah dalam menghadapi pelemahan ekonomi global tahun ini harus diperkuat untuk menghadapi tantangan pada tahun tahun depan.

"Rancangan kebijakan fiskal 2021 yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, yang mampu mengatasi berbagai resiko yang mungkin muncul dan mampu melindungi kita dari gejolak ekonomi global. Ini yang perlu digarisbawahi," lanjut dia.

Ia menambahkan, meski saat ini Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global, namun optimisme harus tetap dipertahankan.

Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen.

Angka itu, menurut Presiden Jokowi, cukup baik di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global dan resesi ekonomi yang telah terjadi di sejumlah negara.

"Saya yakin dengan reformasi struktural yang terus kita jalankan secara konsisten terutama nanti setelah adanya omnibus law akan ciptakan sebuah momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujar dia.

Lebih jauh, Presiden Jokowi mengingatkan, ekonomi harus tumbuh secara berkualitas.
Kebijakan fiskal pada 2021 harus dapat memberikan stimulus guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah dan mendorong pemerataan pembangunan.

Di samping itu, daya tarik investasi juga perlu ditingkatkan agar membuka lapangan kerja baru, terutama bagi industri padat karya.

Hilirisasi industri juga harus terus didorong terutama di wilayah Indonesia timur.
Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus dilakukan agar dapat naik kelas dan masuk rantai pasok nasional dan global.

"Keempat, di 2021 defisit neraca dagang dan transaksi berjalan harus semakin menurun, sehingga perlu diberikan prioritas pengembangan industri subtitusi impor, kemudian bio energi ke B40 dan B50 dan meningkatkan lifting minyak kita," ujar dia.

Terakhir, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia unggul melalui program pendidikan kesehatan pelatihan vokasional melalui kartu prakerja dan pengentasan kemiskinan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/16363761/jokowi-minta-menteri-kalkulasi-dampak-corona-terhadap-ekonomi-nasional

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke