Salin Artikel

Ancaman Penjara dan Denda bagi Penyebar Identitas Pasien Positif Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan dan percakapan mengenai kedua pasien terjangkit virus corona menjadi masif sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, masifnya pemberitaan dan percakapan mengenai kedua pasien membuat salah satu dari mereka tertekan.

"Saya tertekan walau bukan karena sakitnya. (Saya) sampai sekarang baik-baik saja, buktinya bisa teleponan walau masih batuk-batuk kecil," ujar Pasien 2 wawancara khusus yang dilakukan Kompas melalui sambungan telepon, Selasa (3/3/2020).

"Saya tertekan karena pemberitaan yang menstigma saya dan anak saya. Kasihan kan, foto-fotonya diekspos kayak gitu. Ini, kan, bikin heboh," kata dia.

Di antara begitu banyaknya pemberitaan dan percakapan mengenai kedua pasien, ada pula yang membuka identitas keduanya. Penyebaran identitas pribadi para pasien pun menuai kecaman.

Demi menjaga kerahasiaan identitas mereka, Presiden Joko Widodo pun merujuk kepada kedua pasien dengan istilah kasus 1 dan kasus 2.

Pemerintah pun memastikan bahwa penyebar identitas pribadi para pasien positif virus corona akan ditindak.

Terancam penjara dan denda 

Menanggapi hal tersebut, Polri memastikan penyebar identitas pribadi pasien dapat ditindak. Bahkan, pelaku terancam hukuman maksimal empat tahun penjara dan denda Rp 750 juta.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra, ancaman pidana ini berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Bahwa tidak boleh orang sembarangan membeberkan data pribadi ke publik tanpa izin. UU ini mengatur bila perbuatan melawan hukum itu terbukti, dapat diancam hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 750 juta," kata Asep di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).

Ia juga menyebutkan sejumlah pasal lain yang mengatur soal perlindungan data pribadi.

Misalnya, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pasien memiliki hak terkait data medisnya. Namun, tak ada ancaman hukum bagi pelanggarnya.

Soal data pasien ini juga diatur pada Pasal 54 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 54 Ayat (1) UU tersebut berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

Delik aduan

Sayangnya, semua pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya, polisi baru dapat melakukan penindakan bila korban melapor.

Sejauh ini, kata Asep, polisi belum menerima laporan terkait penyebar data pribadi tersebut.

"Sejauh ini berdasarkan UU yang ada, tentunya laporan harus berdasarkan oleh orang yang merasa dirugikan secara langsung," ucap Asep.

Meski begitu, Asep menuturkan, polisi tetap memperketat pengawasan dengan melakukan patroli siber.

"Kita mengantisipasinya dengan mengaktifkan patroli siber karena kita ingin terus mengetahui perkembangan di dunia maya sehubungan dengan hal yang kita sebutkan tadi," tutur Asep.

Maka dari itu, Polri pun mengimbau masyarakat menghargai privasi setiap individu dengan tidak sembarangan menyebarkan identitas seseorang.

Kemudian, Asep juga mengingatkan soal jejak digital yang akan selalu ada di dunia maya.

"Kita memiliki prinsip jejak digital tidak dapat dihapuskan. Oleh karenanya, bijak dan smart dalam menggunakan media sosial. Berhati-hati jangan sampai kemudian karena kita tidak cermat, tidak teliti, lengah, lalu perbuatan itu menjadi sebuah perbuatan melawan hukum," ungkap Asep.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/07525711/ancaman-penjara-dan-denda-bagi-penyebar-identitas-pasien-positif-corona

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Nasional
Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Nasional
Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Nasional
Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Nasional
LSI Denny JA: PDI-P di Ambang 'Hattrick' Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Nasional
BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

Nasional
Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Nasional
Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Nasional
Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Nasional
Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Nasional
Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Nasional
Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.