Salin Artikel

Wapres Ma'ruf Sebut Pajak untuk Kehidupan Masyarakat Lebih Baik

Hal itu disampaikan Ma'ruf usai melaporkan SPT-nya di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Ma'ruf mengatakan, pajak dibayarkan untuk berbagi sebagai bangsa dan negara melalui banyak pembangunan infrastruktur.

"Hasilnya pajak itu untuk berbagai sarana prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, berbagai infrastruktur dan akan diberikan kepada masyarakat khususnya yang pelosok terpencil di Tanah Air supaya kehidupan mereka lebih baik," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, pajak yang dibayarkan masyarakat akan menjadi amal ibadah bagi mereka sendiri.

Sebab, kata dia, membayar pajak juga merupakan perintah untuk menyayangi dan menyantuni sesama warga bangsa.

Ma'ruf juga mengajak masyarkat untuk melaporkan SPT PPh 2019-nya melalui e-filling agar pelaporan lebih aman dan nyaman.

Ia mengatakan, laporan pajak tahunan maupun pembayaran pajak bukan untuk satu pihak tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Sebab, kata dia, keberlangsungan negara dan bangsa sangat tergantung dengan pendapatan negara yang berasal dari pajak, disamping pemasukan lain.

"Pajak ini merupakan tulang punggung dari pembiayaan negara kita. Oleh karena itu kita tidak boleh mencoba menghindar. Itu bukan warga negara yang baik," kata dia.

Diberitakan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan setiap warga negara wajib pajak untuk melapor SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2019.

Kabid P2Humas Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Widi Widodo mengatakan, Wajib Pajak (WP) orang pribadi harus melapor SPT Tahunan sebelum jatuh tempo pada 31 Maret 2020 mendatang.

"Iya, sampai 31 Maret. Jadi tinggal melaporkan bukti potong saja," kata Widi di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/16305401/wapres-maruf-sebut-pajak-untuk-kehidupan-masyarakat-lebih-baik

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke