Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Usaha dan Aset Milik Gerakan Pramuka (BUMGP), Ridjal Junaidi Kotta, membantah tuduhan Ketua Kwarnas Budi Waseso soal adanya penguasaan aset Pramuka oleh pengurus lama.

Salah satu aset Pramuka yang disebutkan Buwas masih dikuasai oleh pengurus lama, yaitu sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Cibubur, Jakarta Timur.

Menurut Ridjal, pernyataan Buwas semata karena kurangnya koordinasi antara pengurus lama dan pengurus baru.

"Tidak ada penguasaan SPBU oleh pengurus lama 2014-2019, apalagi untuk kepentingan pribadi pengurus lama. Pernyataan Kak Budi Waseso disebabkan kurangnya koordinasi, komunikasi yang dilakukan Pengurus Gerakan Pramuka saat ini (2019-2024) yang bertanggung jawab di bidang ini," kata Ridjal dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Sabtu (22/2/2020).

Ridjal yang menjabat pada 2016-2018 itu menjelaskan pengelolaan SPBU itu sejak melibatkan pihak ketiga.

Ia menyebutkan kerja sama dengan pihak ketiga itu di antaranya dengan PT Reprindo Prasidha pada 1996-2016 dan PT Catra Media Indonesia pada April 2016-Desember 2016.

Kemudian sejak tanggal 31 Agustus 2018 dengan PT Trimitra Selaras Sejahtera untuk masa kerja sama 15 tahun.

Menurut Ridjal, sama sekali tidak ada nama-nama pengurus lama sebagai pemilik SPBU.

"Sejak awal keberadaan SPBU 34.16915 Buperta Cibubur, Kwarnas Gerakan Pramuka mengerjasamakan dengan pihak ketiga," ujarnya.

"Tidak ada pengurus lama dalam dokumen kepemilikan perusahaan itu, pun tidak ada kedudukan hukum seorang pun pengurus lama sebagai pemilik perusahaan tersebut," tegas Ridjal.

Ridjal pun menjelaskan keputusan kerja sama dengan PT Trimitra Selaras Sejahtera.

Ridjal mengatakan keputusan itu berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Molino Pramuka pada Juli 2018.

"Hasilnya sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Molino Pramuka Nomor 15 tanggal 31 Juli 2018, yang salah satu keputusannya 'mengerjasamakan kembali dengan pihak ketiga yakni PT Trimitra Selaras Sejahtera'," terangnya.

Ridjal meminta pihak yang memberikan informasi ke Buwas memastikan suatu informasi dengan benar.

Dia menegaskan Gerakan Pramuka merupakan kegiatan non-profit.

"Keberadaan Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan karakter yang bukan organisasi nirlaba/profit serta dengan merujuk pada Perjanjian Kerjasama yang ada. Kami mengimbau pihak yang memberikan informasi kepada Ketua Kwarnas benar-benar memberikan informasi yang benar," kata dia.

Selajutnya, Ridjal mengaku siap bertemu dengan Buwas untuk menjelaskan duduk persoalan sehingga terang-benderang.

"Saya mewakili pengurus lama, siap rapat bersama untuk keterbukaan demi semakin majunya Gerakan Pramuka yang sama-sama kita cintai," ujar Ridjal.

Diberitakan, Ketua Kwartir Nasional Pramuka Budi Waseso mengungkapkan adanya penguasaan aset Pramuka oleh pengurus lama.

"Yang seharusnya dikelola Pramuka dan bisa untuk membiayai Pramuka, ini masih belum bisa karena sampai saat ini aset-aset itu masih dikuasai oknum-oknum Pramuka yang lama untuk kepentingan pribadi," kata Budi saat dijumpai di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Salah satu aset Pramuka yang masih dikuasai oleh pengurus lama, yakni sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Cibubur, Jakarta Timur.

Aset itu saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga, bukan pengurus Pramuka saat ini.

Pengelolaannya pun digunakan untuk kepentingan perorangan dan kelompok, bukan Pramuka.

Padahal, semestinya aset-aset milik Pramuka diberdayakan demi kepentingan pembiayaan kegiatan Pramuka sendiri.

Selama satu tahun terakhir, pria yang akrab disapa Buwas itu beserta pengurus Pramuka sempat menempuh jalur persuasif demi menyelesaikan persoalan itu. Namun, upaya itu tidak kunjung membuahkan hasil.

Buwas pun melaporkan persoalan itu langsung ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dengan arahan dari Wapres Ma'ruf Amin, Buwas dan pengurus Pramuka lainnya akan segera menindaklanjuti persoalan itu ke ranah hukum.

"Maka kami melaporkan kepada Pak Wapres akan kami tindaklanjuti dengan melalui jalur hukum. Pak Wapres memberikan petunjuk agar segera ditangani, berkoordinasi baik dengan pihak kepolisian maupun pihak-pihak lain," kata dia.