Salin Artikel

Aset Pramuka Dikuasai Pengurus Lama, Wapres Minta Buwas Tempuh Jalur Hukum

Wapres Ma'ruf Amin pun menginstruksikan Budi Waseso untuk meneruskan persoalan itu ke ranah hukum.

"Saya baru minta persetujuan dulu dari Pak Wapres. Kata beliau di dalam tadi, segera saja diselesaikan melalui jalur hukum biar jelas," ujar Budi di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

"Nah, itulah akan saya lakukan dengan secepatnya," lanjut pria yang akrab disapa Buwas itu.

Buwas menjelaskan, beberapa aset Pramuka yang masih dikuasai oleh pengurus lama, yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Cibubur, Jakarta Timur.

Aset itu saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga, bukan pengurus Pramuka saat ini.

Pengelolaannya pun digunakan untuk kepentingan perorangan dan kelompok, bukan Pramuka.

Padahal, semestinya aset-aset milik Pramuka diberdayakan demi kepentingan pembiayaan kegiatan Pramuka sendiri.

"Yang seharusnya dikelola Pramuka dan bisa untuk membiayai Pramuka, ini masih belum bisa karena sampai saat ini aset-aset itu masih dikuasai oknum-oknum Pramuka yang lama untuk kepentingan pribadi," kata Buwas. 

Selama satu tahun terakhir, Buwas sempat menempuh jalur persuasif demi menyelesaikan persoalan itu. Namun upaya itu tidak kunjung membuahkan hasil.

Dengan arahan dari Wapres Ma'ruf Amin, Buwas dan pengurus Pramuka lainnya akan segera menindaklanjuti persoalan itu ke ranah hukum.

"Maka kami melaporkan kepada Pak Wapres akan kami tindaklanjuti dengan melalui jalur hukum. Pak Wapres memberikan petunjuk agar segera ditangani, berkoordinasi baik dengan pihak kepolisian maupun pihak-pihak lain," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/16550041/aset-pramuka-dikuasai-pengurus-lama-wapres-minta-buwas-tempuh-jalur-hukum

Terkini Lainnya

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Nasional
INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke