Kejagung Sita Perusahaan Tambang Milik Heru Hidayat, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Perusahaan tersebut milik tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

"Oleh karena itu, sampai sekarang pun masih berjalan oleh direksi yang lama, tetapi tentunya penyidik akan mengambil sikap," ungkap Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020) malam.

Febrie mengatakan, pihaknya memang telah menyita aset perusahaan berupa tambang, kendaraan, hingga mesin.

Namun, penyidik juga memperhitungkan para pekerja di tambang dan perusahaan agar tidak terdampak dari penyitaan tersebut.

Maka dari itu, Febrie mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait nasib PT GBU.

"Koordinasi dengan Kementerian BUMN, bagaimana ini untuk tetap menjaga operasional dan ini bisa tetap dibawa ke persidangan sebagai barang bukti yang tersita dan kita harapkan ini bisa menjadi salah satu pengembalian di Jiwasraya," katanya.

Kejagung, kata Febrie, sudah bertemu dengan Kementerian BUMN sekitar dua kali.

Berdasarkan hasil koordinasi, operasional perusahaan akan dialihkan kepada perusahaan BUMN yang berkompeten.

"Hasilnya nanti akan ditentukan kemungkinan nanti BUMN mana yang memang punya pengalaman untuk itu," tutur dia.

Sejauh ini, Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya.

Selain Heru Hidayat, tersangka lainnya yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo.

Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat.

Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Namun, Kejagung belum memberi keterangan berapa total nilai dari aset-aset tersebut.

Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 13,7 triliun.