Kericuhan Jelang Kongres PAN yang Kembali Terulang…

JAKARTA, KOMPAS.com – Kericuhan terjadi jelang pembukaan Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlangsung di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Utara, Senin (10/2/2020). Sedianya, kongres tersebut akan dibuka malam ini.

Kericuhan ini terjadi lantaran adanya persoalan registrasi peserta yang memiliki hak untuk menentukan suara di dalam pemilihan ketua umum periode 2020-2025, yang turut menjadi salah satu agenda kongres.

Kericuhan yang sama sebelumnya juga pernah terjadi pada saat Kongres IV PAN yang dilangsungkan di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali pada 2015 silam. Penyebabnya pun sama, persoalan registrasi peserta kongres.

Saat itu, sejumlah anggota DPW PAN Maluku Utara mempertanyakan status sejumlah peserta dalam kongres pada saat pembahasan tata tertib. Selain itu, ada pula peserta yang sempat tidak boleh masuk ke dalam ruangan untuk mengikuti jalannya rapat.

Sementara pada kongres kali ini, kericuhan disebabkan karena panitia kongres masih membuka pendaftaran peserta kongres melebihi waktu yang telah ditentukan. Sedianya, waktu pendaftaran dibuka antara pukul 08.00 hingga 12.00 WITA.

Namun, hingga pukul 14.30 WITA, proses registrasi yang dilakukan di lantai dua hotel tersebut masih dibuka panitia. Massa pun berteriak, meminta panitia kongres menutup pendaftaran.

Bahkan, mereka mengancam akan memboikot jalannya kongres bila permintaan itu tidak diindahkan.

“Tutup segera pendaftarannya, kami meminta segera ditutup sudah melewati batas waktu. Kita boikot kongres kalau tidak dihentikan,” teriak mereka.

Kongres kali akan mempertarungkan empat kandidat ketua umum. Mereka adalah Dradjad Wibowo, Asman Abnur, Mulfachri Harahap dan petahana Zulkifli Hasan.

Seluruh bakal calon ketua umum telah mendaftarkan diri ke panitia pelaksana dan pendaftaran telah ditutup pada pukul 17.00 WITA.

Nantinya, mereka akan merebutkan 590 suara untuk duduk sebagai orang nomor satu di partai berlambang matahari tersebut. Adapun pemilik suara terdiri atas dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan wilayah, dewan pimpinan daerah dan sejumlah organisasi sayap partai.