Mendagri Sebut Banyak Daerah Tak Punya FKUB karena Tak Dianggarkan di APBD

Daerah yang tak memiliki FKUB tersebut rata-rata adalah kabupaten atau kota.

Kalaupun mereka sudah mempunyai FKUB, kata Tito, sebagian di antaranya ada yang aktif dan ada juga yang tidak.

"Dari data-data kami, semua provinsi memiliki FKUB tapi kabupaten/kota ada yang memiliki, ada yang tidak. Kemudian dari yang sudah ada ini, ada yang aktif, ada yang tidak," kata Tito usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

"Yang tidak (aktif) ini terutama karena tidak dianggarkan di APBD. Itu problem-nya," ujar Tito Karnavian.

Padahal, kata Tito, urusan keagamaan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang absolut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tito mengatakan, daerah-daerah yang FKUB-nya tidak aktif atau tidak memiliki FKUB akan didorong untuk menganggarkannya dalam APBD masing-masing.

Hal ini juga akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan, termasuk memberi informasi kepada para kepala daerahnya.

"Agar program ini menjadi suatu program penting yang menjadi prioritas. Karena tidak hanya pembangunan fisik yang kita perlukan, tapi juga pembangunan karakter, moral, di antaranya kerukunan antarwarga bangsa ini," kata Tito.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah mengingatkan bahwa kerukunan umat beragama menjadi kunci untuk membangun kerukunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf ketika bertemu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Istana Presiden Yogyakarta, Jumat (24/1/2020).

"Kalau ini (kerukunan umat beragama) terganggu, maka kerukunan nasional akan terganggu. Karena itu kerukunan umat beragama adalah kunci," ujar Ma'ruf dikutip dari siaran pers Wapres RI, Jumat (24/1/2020).

Dengan demikian, peranan FKUB pun dianggap sangat penting karena dapat mempengaruhi aman atau tidaknya suatu wilayah.

"Dari pengamatan kami, rata-rata di daerah-daerah yang FKUB-nya aktif, relatif kerukunan agamanya itu baik sehingga potensi konflik sosial yang didasarkan pada faktor-faktor keagamaan, itu minimal," kata Tito.

"Sebaliknya kalau di daerah-daerah yang FKUB-nya tidak begitu aktif atau tidak ada, relatif kerukunan antarumat beragamanya renggang, bahkan bisa berpotensi konflik, bahkan ada yang menjadi konflik," ucap mantan Kapolri ini.