Di Sidang Executive Board, Indonesia Sampaikan Dukungan kepada WHO Hadapi Virus Corona

Melansir data dari Map of Coronavirus 2019-nCoV Global Cases by Johns Hopkins CSSE pada 6 Februari 2020, 565 orang meninggal dunia dan 28.344 orang dinyatakan positif.

Adapun jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 1.344 orang.

Dukungan tersebut diberikan Indonesia pada saat sidang Executive Board WHO ke-146 di Jenewa, Swiss.

Pertemuan yang dilangsungkan pada 3-8 Februari ini akan membahas sejumlah agenda dan resolusi yang akan disahkan pada World Health Assembly (WHA) pada Mei 2020 mendatang.

“Apresiasi bagi seluruh jajaran pekerja bidang kesehatan yang bekerja di bawah kondisi berisiko tinggi,” demikian tulis keterangan resmi seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri, Kamis (6/2/2020) malam.

Indonesia yang juga menjadi Ketua Forum Foreign Policy and Global Health (FPGH) 2020 meminta WHO untuk terus bekerja sama dengan negara-negara anggota dan pemangku kepentingan terkait dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas global dalam kesiapan merespons tantangan kesehatan global, termasuk melalui kerja sama dan koordinasi lintas negara, kawasan maupun internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga mengapresiasi kinerja pemerintah dan masyarakat China dalam menghadapi wabah ini.

Termasuk, dalam hal langkah Pemerintah China membuka kerja sama dengan WHO dan komunitas internasional dalam berbagi informasi dan data epidemiologis penyakit tersebut.

“Indonesia mendorong WHO dan komunitas internasional untuk terus bekerja sama dengan para ilmuwan dan pakar kesehatan dalam jejaring global untuk mencegah semakin menyebarnya n-CoV, termasuk dalam hal pemberantasan hoaks seputar n-CoV,” imbuh keterangan tersebut.

FPGH merupakan inisiatif yang diprakarsai oleh menteri luar negeri Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Perancis, Senegal, dan Thailand. 

FPGH diluncurkan pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-59 tahun 2006 di New York dengan tujuan mempromosikan pentingnya isu kesehatan global dalam kerangka kebijakan luar negeri.