Dari Tahun 2016 hingga 2019, Kadis Kesehatan Kepri Selalu Setor Uang untuk Nurdin Basirun

Hal itu diakui Tjetjep saat bersaksi untuk Nurdin, terdakwa kasus dugaan suap terkait izin pemanfaatan ruang laut dan penerimaan gratifikasi.

"Tujuan saya bukan untuk pribadi beliau, saya selalu ikut serta dalam kegiatan masjid atau Safari Subuh. Beliau selalu menyumbang untuk pembangunan masjid dan sajadah. Sehingga suatu saat di Batam saya menyerahkan uang, pada 2016 saya menyerahkan uang Rp 50 juta di Novotel Batam," kata Tjetjep di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Menurut Tjetjep uang itu berasal dari kocek pribadinya.

Pada tahun 2017, ia mengaku pernah menyerahkan uang sebesar Rp 35 juta melalui staf Nurdin bernama Nyi Osih.

Pada sekitar tahun 2018-2019, Tjetjep mengaku aktif mengikuti kunjungan Nurdin Basirun. Di sana, kata dia, Nurdin beberapa kali memberikan hadiah ke warga.

"Kalau saya hadir ada ajudan 'Pak Tjetjep mau menyumbang apa untuk doorprize? Siap itu misal satu sepeda. Dan itu beberapa kali," katanya.

Selain itu, Tjetjep juga pernah menyiapkan uang sekitar Rp 10 juta pada tahun 2018 dan Rp 9 juta pada tahun 2019 yang sudah dipecah ke dalam pecahan Rp 20.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000.

Menurut Tjetjep uang itu akan digunakan untuk dibagikan Nurdin ke warga.

"Iya betul," katanya.

Ia juga mengaku pernah menyiapkan uang untuk mendukung kegiatan open house Nurdin saat Lebaran.

"Ya itu berupa amplop yang saya serahkan melalui ajudan untuk acara open house Lebaran," kata dia.

Dalam perkara ini, Nurdin Basirun didakwa menerima suap sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dollar Singapura secara bertahap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri.

Menurut jaksa, suap itu diberikan pengusaha Kock Meng bersama-sama temannya bernama Johanes Kodrat dan Abu Bakar.

Uang itu diberikan melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 4,22 miliar dari berbagai pihak dalam kurun waktu 2016-2019 selama masa jabatannya.

Menurut jaksa, sumber gratifikasi itu berasal dari pemberian sejumlah pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi.

Jaksa juga menyebutkan penerimaan gratifikasi itu juga berasal dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kepri.