Menkes Jamin Komunikasi 238 Warga yang Dikarantina di Natuna Tak Dibatasi

Menkes pun menjamin komunikasi mereka yang baru dipulangkan dari Wuhan tak dibatasi. 

"Hari ini mereka kegiatannya olahraga bersama. Lalu tadi malam pembagian sim card baru. Supaya jangan pakai sim card di sana (China), nanti boros kalau dipakai di Indonesia. Mereka sudah bisa upload sendiri kegiatannya," ujar Terawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Terawan mengatakan, setelah mengantongi sim card baru, mereka juga bisa menghubungi siapa pun.

Dia menjamin tak ada pembatasan komunikasi selama menjalani observasi.

Menurutnya, pemerintah sudah terbuka dalam mengelola WNI usai dievakuasi dari Kota Wuhan, China.

Bahkan, Terawan mempersilakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan mereka.

"Artinya begitu terbukanya kita dalam mengelola semua ini. Tak ada yang disembunyikan. Silakan nanti yang punya kontak dengan anak-anak itu atau teman sahabat, silakan dihubungi," kata Terawan.

"Nanti kan mereka akan cerita, makannya gimana, enak enggak? Kan ada hal-hal yang manusiawi. Kalau makannya enggak enak mungkin bisa telefon saya, nanti saya kasih telur susu lagi," tambah Terawan.

Diberitakan sebelumnya, terdapat 238 orang yang tengah menjalani karantina usai dievakuasi dari Kota Wuhan, China.

Masyarakat Natuna menolak daerahnya dijadikan lokasi karantina. Bahkan, mereka menggelar unjuk rasa yang nyaris berujung anarkis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.

Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan demonstran.

Pertama, meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI  milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

Keempat, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

Kelima, masyarakat natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

Keenam, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, jarak lokasi karantina warga yang baru pulang dari Wuhan dengan permukiman masyarakat hanya 2 kilometer.

Meski begitu, Hamid Rizal menilai jarak tersebut masih aman untuk warga Natuna.

"Lebih kurang (jaraknya) 2 kilometer-lah. Jadi saya kira masih amanlah, " ujar Abdul di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2020).