Salin Artikel

Ketua MPR Minta Pemerintah Jelaskan soal WNI yang Diobservasi di Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat dan pemerintah daerah Natuna terkait observasi yang dilakukan terhadap WNI pasca-evakuasi dari Wuhan, China.

"Kepada pemerintah, khususnya yang menangani ini, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Natuna bahwa mereka (WNI yang diobservasi) bukanlah berbahaya, penyebar atau membawa penyakit," ujar Bambang seusai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Oleh karena itu, kata Bambang, masyarakat Natuna sedianya tidak sepatutnya menolak, karena bagaimanapun mereka yang diobservasi adalah sama-sama warga negara Indonesia.

Terlebih, mereka juga dinyatakan sehat saat dievakuasi dari Wuhan, China, beberapa hari lalu.

"Mereka orang sehat yang perlu diobservasi untuk mencegah penularan itu, tapi intinya mereka sehat. Karena beberapa yang tidak bisa berangkat dindikasikan tertular," kata dia.

"Jadi yang datang itu adalah yang sehat dan sebagai sesama anak bangsa itu sepertinya tidak patut dan kami menyayangkan hal itu terjadi," lanjut dia.

Kalau pun dari ke-237 WNI itu ada yang terpapar virus corona, kata dia, maka seharusnya sebagai sesama harus tetap merangkul dengan empati yang luar biasa.

Apalagi, kata dia, mereka berada di China dalam rangka belajar dan bekerja, bukan melakukan aktivitas lain.

"Jadi saya minta kepada warga Natuna, terimalah dengan tangan terbuka karena bagaimana juga mereka adalah saudara-saudara kita sesama anak bangsa dan biarkan pemerintah bekerja sebaik-baiknya untuk menangkal dan menanggulangi masalah ini," kata dia.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah terus menjelaskan kepada masyarakat karena sejauh ini pemerintah dinilainya kurang memberi penjelasan.

Masyarakat, kata dia, lebih banyak menerima berita hoaks dan yang menakut-nakuti, ketimbang penjelasan bagaimana penyakit tersebut menular atau gejalanya.

"Yang terpenting sekarang kita tidak boleh lihat ke belakang. Kalaupun ada kegagapan dalam mengatasi menjelaskan masalah ini, ke depan tidak boleh lagi. Harus ada kesigapan dari seluruh aparat yang ditunjuk oleh pemerintah, negara atau Presiden untuk menangani ini," kata dia.

Saat ini terdapat 237 WNI dan 1 WNA yang diobservasi di Natuna pasca-evakuasi dari Provinsi Hubei pada Sabtu (1/2/2020). 

Mereka akan menjalani observasi selama 14 hari di Natuna.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/13005491/ketua-mpr-minta-pemerintah-jelaskan-soal-wni-yang-diobservasi-di-natuna

Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke