Demokrat Lihat Peluang Pembentukan Pansus Kasus Jiwasraya

"Kalau melihat bahwa penanganan hukum sekarang juga sudah dilakukan terhadap direksi dan pemain saham di dalamnya, menurut saya terbuka peluang untuk pansus bisa kita wujudkan," kata Herman di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

Ia menuturkan, saat ini terdapat tiga Panitia Kerja atau Panja Jiwasraya yang berada pada komisi yang berbeda.

Panja pada Komisi III mengurus soal penanganan hukum, Komisi VI mengurus persoalan korporasi, dan Komisi XI mengurus regulasi keuangan.

Herman mengatakan, panja yang dilakukan secara terpisah tersebut juga akan mengeluarkan rekomendasi masing-masing.

Maka dari itu, Partai Demokrat mengusulkan dibentuknya Pansus Jiwasraya.

Dengan demikian, hasil rekomendasi tiga komisi tersebut dapat lebih ditindaklanjuti secara terkoordinasi.

"Jadi rekomendasinya juga berdasarkan komisi masing masing sehingga dalam pandangan kami akan lebih terkoordinasi, komprehensif dan tuntas kalau kemudian kita bisa membentuk Pansus Hak Angket," ujarnya.

Saat ini, menurut Herman, Partai Demokrat masih menyusun materi yang dibutuhkan. Selain itu, Herman juga mengharapkan dukungan dari fraksi lain terkait pembentukan pansus tersebut.

Sejauh ini, pihaknya mengaku sudah berkomunikasi dengan fraksi lain soal pembentukan pansus.

"Persoalan komunikasi tentu (sudah), karena kita juga ingin melihat apakah ada fraksi-fraksi lain yang interest pada pansus ini," tutur Herman Khaeron.

Sejauh ini, Kejagung sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus Jiwasraya.

Kelima tersangka tersebut yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Kejagung juga telah menahan kelima tersangka sejak Selasa (14/1/2020) hingga 20 hari ke depan.

Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat.

Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Namun, Kejagung belum memberi keterangan berapa total nilai dari aset-aset tersebut.

Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 13,7 triliun.