Rapat Bersama Komisi I, Panglima TNI Minta Anggaran Bencana

Hal tersebut diungkapkan Hadi dalam rapat dengan Komisi I DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Hadi menyampaikan hal tersebut karena menurutnya, setiap kali bencana terjadi, seperti di gempa Lombok, Palu, Lampung, Selat Sunda, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, yang datang ke lokasi bencana pertama kali adalah TNI.

"TNI akan menghadapi masalah (saat menangani bencana) karena TNI tidak punya dana kontingensi. Kalau Polri enak, begitu ada masalah, langsung asesmen, bisa mengeluarkan dana. Kalau TNI, kita harus koordinasi dulu dengan BNPB," ujar Hadi.

Hadi mengatakan, meskipun bisa bersinergi, namun akan lebih baik jika TNI memiliki hak yang sama dengan Polri dalam hal memiliki dana kontingensi.

Dengan demikian, apabila ada bencana yang mesti ditanggulangi, TNI bisa langsung turun tangan.

"Memang kami bermimpi, karena TNI sudah sinergitas dengan Polri begitu baik, memiliki satu hak yang sama. Polri punya dana kontingensi TNI juga," kata dia.

"Mudah-mudahan dengan kejadian di Australia ini akan jadi pintu masuk TNI punya dana kontingensi. Ini sangat penting, kalau tidak ada bencana ya anggaran itu tetap ada. Kalau ada bencana baru kita gunakan," ujar Hadi.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut TNI meminta persetujuan DPR untuk memberangkatkan pasukan SST Zeni ke Australia pada 1 Februari 2020.

"Rencananya akan kami berangkatkan besok tanggal 1 Februari dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU melalui Kupang," jelas Hadi.

Ia mengatakan SST Zeni yang dikirimkan Indonesia akan bertugas membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Australia.

Hadi menyatakan, BNPB turut serta dalam bantuan kemanusiaan itu.

"Tugas kami di sana membantu pemerintah Australia dalam rangka memadamkan kebakaran yang ada di sana. Namun kami diberikan wilayah yang sudah ditentukan berdasarkan hasil asesmen dari TNI dan BNPB yang rencananya juga akan hadir di wilayah Distrik Eden," tuturnya.