Selain itu, pihaknya juga terus menyisir daerah mana yang anggarannya belum lengkap khususnya yang belum memenuhi permintaan penyelenggara pemilu.
"Kami akan mendorong para Pemda untuk memenuhi permintaan terutama Bawaslu, KPU hampir tidak masalah," ujar Tito dalam keterangan tertulis saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2020 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Ia juga memberi penekanan pada anggaran pihak aparat keamanan. Tito menyebut anggaran keamanan pilkada di daerah-daerah perlu dipercepat penyusunannya.
"Tapi yang di aparat keamanan yang belum, ini masih terlambat, tolong dibantu dorong," tambahnya.
Sebelumnya, Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada serentak 2020.
DP4 yang diserahkan, yakni sebanyak 105.396.460 jiwa yang terdiri dari 52.778.939 laki-laki dan 52.617.521 perempuan yang tersebar di 270 Daerah yang akan melaksanakan Pilkada.
Penyerahan DP4 merupakan salah satu dukungan Kemendagri dalam mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Diketahui, Pilkada serentak 2020 terselenggara di 270 wilayah di Indonesia.
Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.
Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi.
Yakni meliputi Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi.
Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. Rencananya, Pilkada akan digelar pada 23 September 2020.
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/16591261/mendagri-telah-sisir-anggaran-di-270-daerah-pilkada-serentak-2020