Sindir PDI-P, Hanura: Parpol Besar Sedang Mempertontonkan Arogansinya

Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan, partai politik yang mengusulkan itu sedang mempertontonkan arogansinya.

"Sadar atau tidak sadar, sebenarnya parpol besar sedang mempertontonkan arogansinya kepada rakyat Indonesia," kata Inas saat dihubungi wartawan, Rabu (15/1/2020).

Inas mempertanyakan dasar argumentasi mengapa ambang batas parlemen dalam pemilu yang akan datang harus dinaikkan.

Sebab, apabila parliamentary threshold dinaikkan, maka peluang suara rakyat terbuang sia-sia justru akan semakin tinggi.

Hanura pun mengusulkan agar parliamentary threshold dihapuskan saja.

"Kalau kita memahami arti kedaulatan rakyat, maka parliamentary threshold seharusnya dihapuskan," ujar dia.

Selain menolak usul kenaikan parliamentary threshold, Hanura juga menolak usul PDI-P mengenai perubahan sistem pemilu legislatif dari terbuka menjadi proporsional tertutup.

Hanura berpendapat, untuk menjadi wakil rakyat, maka calon anggota legislatif harus dekat dengan rakyat, bukan malah ditentukan oleh partai politik.

"Itu namanya beli ayam dalam karung. Anggota DPR harus orang yang dikenal masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat, bukan yang ujug-ujug ditunjuk oleh partai," ujar Inas.

Diberitakan, pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan HUT ke-47, PDI-P menyampaikan sembilan rekomendasi.

"Rekomendasi ada sembilan poin, mencakup bagaimana komitmen PDI-P di dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI kebhinekaan kita, dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto usai penutupan Rakernas, Minggu (12/1/2020).

Dari sembilan rekomendasi itu, salah satunya mendorong DPP dan Fraksi DPR RI PDI-P untuk memperjuangan perubahan Undang-undang Pemilu.

UU Pemilu didorong agar mengatur mekanisme pemilu kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Dalam sistem ini, pemilih akan memilih partai dan bukan memilih anggota partai yang mewakili daerah pemilihan.

Ambang batas parlemen juga didorong untuk ditingkatkan, dari empat persen menjadi sekurang-kurangnya lima persen.

Selain itu, UU Pemilu juga direkomendasikan untuk memberlakukan ambang batas parlemen secara berjenjang, yaitu persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota.