Peran MA dalam Kasus PAW: Keluarkan Putusan hingga Fatwa untuk PDI-P

Peran MA pertama kali diungkapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat menjelaskan kronologi kasus PAW caleg PDI Perjuangan dapil Sumatera Selatan I dalam konferensi pers pada Jumat (10/1/2020) lalu.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, MA menjadi pihak yang mengadili dan memutuskan uji matari soal peraturan PAW yang diajukan oleh DPP PDI Perjuangan.

Bahkan, setelah ada putusan, partai tersebut masih meminta MA untuk memberi penegasan terhadap putusannya.

Berikut ini kronologi peran MA dalam kasus PAW caleg PDI Perjuangan dapil Sumatera Selatan I:

Menerima permohonan uji materi aturan PAW

Evi mengatakan, pada 24 Juni 2019, DPP PDI Perjuangan mengajukan uji materi terhadap PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara ke ke MA.

Permohonan uji materi ini dilakukan setelah KPU mencatat perolehan suara pemilu legislatif DPR RI di dapil Sumatera Selatan I.

Namun, saat itu KPU belum resmi menetapkan calon anggota DPR RI terpilih.

"PDI-P mengajukan uji materi pasal 54 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Terhadap pengajuan uji materi ini, MA memutuskan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, " ujar Evi dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Amar putusan MA antara lain berbunyi:

“… dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk partai politik bagi calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk partai politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon."

Masih menurut penjelasan Evi, sebelum adanya uji materi, PDI Perjuangan membenarkan ada salah satu calegnya di dapil Sumatera Selatan I yang meninggal dunia.

Caleg tersebut yakni Nazarudin Kiemas yang mendapat nomor urut I dari PDI Perjuangan untuk dapil Sumatera Selatan I.

Karena Nazarudin meninggal dunia sebelum hari H pemungutan suara, maka KPU mengumumkan peristiwa tersebut kepada masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan kondisi ini, nama Nazaruddin Kiemas dicoret dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I.

Setelah proses pemungutan suara dilakukan, KPU mencatat perolehan suara caleg DPR RI dari PDI Perjuangan dapil Sumatera Selatan I.

Perolehannya yakni PDI Perjuangan 145.752 suara, Nazarudin Kiemas 0 suara, Darmadi Djufri 26.103 suara, Riezky Aprilia 44.402 suara, Diah Okta Sari, 13.310 suara, Doddy Julianto Siahaan, 19.776 suara, Harun Masiku 5.878 suara, Sri Suharti 5.699 suara dan Irwan Tongari 4.240 suara.

MA keluarkan fatwa

Evi juga menjelaskan setelah ada putusan MA, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat ke KPU yang berisi permohonan agar melaksanakan putusan tersebut.

Permohonan ini tertuang melalui Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

Secara rinci, kata Evi, surat itu meminta caleg yang telah meninggal dunia atas nama Nazarudin Kiemas, nomor urut 1, dapil Sumatera Selatan I, suara sahnya dialihkan kepada caleg atas nama Harun Masiku.

KPU lalu menjawab permintaan PDI Perjuangan lewat surat tertanggal 26 Agustus 2019.

"Yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodasi permohonan DPP PDI Perjuangan karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Evi.

Selain itu, KPU menilai amar putusan MA juga tidak secara eksplisit memerintahkan hal yang diminta oleh DPP PDI Perjuangan kepada penyelenggara pemilu.

KPU lantas melaksanakan rapat pleno penetapan kursi dan caleg DPR RI terpilih pada 31 Agustus 2019.

Untuk dapil Sumatera Selatan I ditetapkan DPP PDI Perjuangan memperoleh 1 kursi dan caleg yang berhak atas kursi tersebut adalah Riezky Aprilia yang meraih 44.402 suara.

Usai penetapan ini, Evi mengungkapkan bahwa KPU menerima tembusan surat dari DPP PDI Perjuangan tertanggal 13 September 2019.

Isinya adalah permohonan fatwa oleh partai itu terhadap putusan MA soal aturan pergantian antarwaktu caleg.

Surat itu ditujukan untuk Ketua MA Republik Indonesia.

"Pada pokoknya PDI Perjuangan meminta fatwa kepada MA agar KPU bersedia melaksanakan permintaan DPP PDI Perjuangan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan," tutur Evi.

Selanjutnya, KPU menerima surat dari DPP PDI Perjuangan tertanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan fatwa MA dengan melampirkan fatwa MA.

Adapun fatwa MA disampaikan melalui Surat MA Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019.

Isinya menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Putusan MA tersebut, KPU wajib konsisten menyimak “Pertimbangan Hukum” dalam putusan dimaksud.

"Khususnya (pertimbangan hukum) halaman 66-67, yang antara lain berbunyi “Penetapan Suara Calon Legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada Pimpinan Partai Politik untuk diberikan kepada Calon Legislatif yang dinilai terbaik” jelas Evi.

Terhadap surat DPP PDI Perjuangan itu, KPU menjawab melalui surat KPU tertanggal 7 Januari 2020.

Dalam suratnya, KPU menegaskan tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

KPU beralasan permohonan DPP PDI Perjuangan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sikap MA dikritik

Pengamat politik Jeirry Sumampow menilai putusan MA tersebut berpeluang membuka munculnya manipulasi.

"Memang lembaga-lembaga hukum kita, seperti MA ini harus berhati-hati. Sebab putusan MA membuka peluang bagi upaya atau kemungkinan manipulasi dan suap," ujar Jeirry dalam diskusi di kawasan Manggarai, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2019).

Jeirry lantas mencontohkan situasi jika dalam kasus PAW anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, KPU setuju dengan putusan MA.

"Misalnya kemarin itu KPU tiba-tiba setuju melakukan PAW, mungkin enggak ada hal yang aneh. Sebab KPU bisa bilang (dasarnya) hanya putusan MA dan putusan MA itu menyebutkan bahwa soal PAW jadi kewenangan partai. Coba kalau anda bayangkan kejadiannya seperti itu," ungkap Jeirry.

Jika kondisinya demikian, dia menduga publik tidak akan memprotes keputusan KPU.

"Kalau pun ada yang protes lalu dimentahkan oleh KPU dengan logika regulasi tadi. Jadi ini memperlihatkan bahwa lembaga hukum kita harus hati-hati, " tegas dia.

Jeirry mengakui jika sebagai lembaga hukum, MA memiliki wewenang untuk memproses dan memutuskan uji materi.

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam konteks uji materi aturan kepemiluan, MA juga harus mempertimbangkan logika kepemiluan.

"MA tidak bisa membuat logika sendiri. Karena kalau kewenangan (soal penunjukan PAW) diberikan ke partai, dalam kasus PDI Perjuangan maka aneh, " tutur Jeirry.

Pasalnya, caleg PDI Perjuangan atas nama Nazarudin Kiemas yang posisinya diperebutkan sudah meninggal dunia.

Dengan begitu, status Nazarudin adalah tidak memenuhi syarat (TMS).

"Wong sudah TMS kok masih (diminta) ditetapkan suaranya kan tidak mungkin," tambah Jeirry.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengkritisi keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh MA perihal putusan uji materi aturan pergantian antarwaktu yang diajukan PDI Perjuangan.

Adanya fatwa MA dinilai tidak lazim.

"Persoalannya, MA bukan mengeluarkan fatwa, tapi hanya menjelaskan putusannya (putusan MA sebelumnya). MA seperti aktif mengawal putusannya," ujar Titi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

"Itu sebenarnya juga tidak lazim. Semestinya (MA) ya berhenti di putusan saja. Sebab penjelasan MA sudah ada di putusannya," tambah Titi.

Titi mengatakan, fatwa MA seolah memberikan penjelasan terkait putusan MA sebelumnya.

Putusan itu merujuk kepada pertimbangan jika ada caleg meninggal dunia dan tetap mendapat suara, maka suara itu diberikan ke partai.

Kemudian, partai boleh menunjuk kader terbaiknya yang dikatakan dapat dipilih oleh partai.

Selain mengkritisi fatwa, Titi juga menilai putusan MA soal PAW memberikan celah kepada PDI Perjuangan untuk membuat penafsiran sendiri.

"Betul (memberikan celah). Jadi celah itu diberikan (agar) PDI Perjuangan ini berpegang kepada putusan MA," kata Titi.

Sebab, putusan MA yang dijadikan rujukan oleh PDI Perjuangan ditafsirkan agar KPU mengubah surat keputusan (SK) penetapan caleg DPR RI terpilih.

MA berikan penjelasan dan bantah adanya fatwa

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro memberikan penjelasan tentang putusan uji materi terhadap aturan pergantian antarwaktu anggota DPR RI yang diajukan PDI Perjuangan.

Andi mengungkapkan, mulanya DPP PDIP mengajukan uji materi pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pada 8 Juli 2019.

Kemudian, MA memutus perkara tersebut pada 19 Juli 2019.

"MA dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, " ujar Andi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (12/1/2020).

Menurut Andi, pertimbangan putusan MA itu adalah bahwa perolehan suara caleg yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, adalah menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai.

"Untuk menentukan kader terbaik yang akan menggantikan caleg yang meninggal dunia tersebut sebagai anggota legislatif," tutur Andi.

Namun, MA juga mengingatkan bahwa pertimbangan ini harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

"Dan (mempertimbangkan) asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang diterapkan secara ketat, terukur dan dapat dipertanggungjawbkan secar moral dan hukum, " ungkap Andi.

Hal ini menurutnya bertujuan menguatkan kaderisasi di internal partai.

"Agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik dan penguatan kaderisasi partai," lanjutnya menegaskan.

Andi menuturkan, putusan MA tersebut diputus oleh majelis makim Dr. H. Supandi sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran dan Is Sudaryono masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Dalam kesempatan yang sama, Andi memberikan tanggapan atas kritikan sejumlah pihak terkait adanya fatwa perihal putusan uji materi PKPU Nomor 3 Tahun 2019.

"Jadi MA di sini hanya menjalankan fungsinya sesuai kewenangannya menurut Undang-undang (UU) MA. Adalah tidak tepat kalau dikatakan MA punya andil terjadinya penyuapan kepada (mantan) Komisioner KPU," ujar Andi.