Usul Menaikkan PT Dinilai Hanya Akan Buang-buang Suara

Ia kurang setuju jika ada pernyataan bahwa menaikkan parliamentary threshold berdampak pada penyederhanaan jumlah partai politik.

"Terkait peningkatan parliamentary threshold menjadi lima persen selama ini dianggapnya sebagai upaya menyederhanakan sistem kepartaian. Tapi pada kenyataannya, ini hanyalah upaya short cut saja," ujar Khairunnisa saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/1/2020).

"Yang ada adalah justru semakin meningkatkan suara terbuang," lanjut dia.

Perludem sendiri sudah membuat penelitian mengenai jumlah ideal ambang batas parlemen dalam pemilu.

Menurut Perludem, batas ideal parliamentary threshold pemilu di Indonesia yakni sebesar satu persen saja.

"Kalau dari kajian Perludem yang berdasarkan rumusan untuk menghitung PT, sebenarnya angka yang tepat untuk Indonesia adalah satu persen," ungkap Khairunnisa.

"Ada rumusan matematika pemilu untuk menghitung besaran PT. Kalau dihitung berdasarkan rumus tersebut, angka yang pas satu persen," lanjut dia.

Menurut Perludem, batas satu persen itu adalah angka yang ideal demi mengarah pada penyederhanaan sistem kepartaian.

Diberitakan, usulan kenaikan parliamentary threshold sebesar lima persen baru-baru ini direkomendasikan PDI Perjuangan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Hasil dari Rakernas PDI-P melahirkan sembilan rekomendasi partai.

"Rekomendasi ada sembilan poin, mencakup bagaimana komitmen PDI-P di dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI kebinekaan kita, dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto seusai penutupan Rakernas, Minggu (12/1/2020).

Dari sembilan rekomendasi itu, salah satunya mendorong DPP serta Fraksi DPR RI PDI-P untuk memperjuangkan perubahan Undang-Undang Pemilu.

UU Pemilu didorong mengatur mekanisme pemilu kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Dalam sistem ini, pemilih akan memilih partai dan bukan memilih anggota partai yang mewakili daerah pemilihan.

Ambang batas parlemen juga didorong ditingkatkan dari empat persen menjadi sekurang-kurangnya lima persen.

Selain itu, UU Pemilu juga direkomendasikan untuk memberlakukan ambang batas parlemen secara berjenjang, yaitu persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota.

"Perubahan district magnitude yaitu 3-10 Kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 3-8 Kursi untuk DPR RI, serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan sainte lague modifikasi dalam rangka mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian, serta menciptakan pemilu murah," ujar Hasto.