Alasan Jokowi Minta Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyampaikan, Presiden menjadikan Mohamed sebagai ketua dewan pengarah sebagai upaya melibatkan semua pihak di dalam dan luar negeri dalam membangun ibu kota baru di Kutai Kartanegara-Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Presiden mencoba melibatkan semua pihak secara internasional di dalam upaya untuk membangun ibu kota baru. Karena Presiden ingin ibu kota baru jadi persembahan Indonesia untuk dunia," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

"Jadi bukan saja pekerjaannya, investasinya maupun kegiatan di riset teknologi, konservasi lingkungan, Presiden ingin melibatkan negara yang ada di dunia," ucap Fadjroel.

Permintaan agar Mohamed bin Zayed menjadi dewan pengarah ibu kota baru sebelumnya disampaikan langsung oleh Jokowi saat berkunjung ke Abu Dhabi.

Menurut Fadjroel, permintaan Presiden ke Mohamed mendapat respons positif.

"Beliau sangat positif melihat rencana pemerintah membangun ibu kota baru dengan konsep yang ditawarkan sebagai kota yang berkelanjutan, yang akan berusia seribuan tahun," ucap Fadjroel.

Menurut dia, ke depannya kemungkinan akan ada lagi tokoh dunia dari berbagai negara yang juga diajak untuk menjadi dewan pengarah ibu kota baru RI.

Terlebih lagi, banyak negara telah menyatakan tertarik berinvestasi di lokasi ibu kota baru, seperti Jepang dan Korea Selatan.

"Saat pertemuan di Abu Dhabi, Presiden juga mengundang semua negara mana pun, baik dari Uni Emirat Arab, China, Eropa untuk bekerja sama membangun ibu kota baru," ucap Fadjroel.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) untuk menjadi ketua dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota negara baru.

"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain. Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru, untuk pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan dilakukan seluruhnya dengan dana APBN, selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," ujar Luhut dalam kunjungan kerjanya mendampingi Presiden ke Abu Dhabi, Senin (13/1/2020).