Jokowi Ajak Jepang Tambah Investasi di Natuna

Hal ini disampaikan Presiden saat menerima Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

"Saya ingin mengajak Jepang untuk melakukan investasi di Natuna," kata Jokowi saat membuka pertemuan.

Presiden Jokowi mengapresiasi kerja sama yang sudah terjalin dengan Jepang di Natuna dalam pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk fase pertama.

Ia berharap Jepang segera mengucurkan modal untuk fase kedua.

"Saya harapkan usulan pendanaan untuk fase kedua dapat segera ditindaklanjuti," ujar dia.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, Jepang adalah salah satu mitra utama Indonesia.

Setelah pertemuan dengan Jokowi ini, Menlu Jepang akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membicarakan kerjasama secara lebih rinci.

"Sebagai menteri luar negeri dengan latar belakang ekonomi, pasti yang mulia akan memberikan banyak perhatian pada diplomasi ekonomi," kata Jokowi.

Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi didampingi Menlu Retno dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara itu, Motegi Toshimitsu didampingi oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii beserta jajaran eksekutif lainnya.

Diketahui, situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut.

Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana

Terakhir, Presiden Jokowi turut ambil sikap. Dia bersama sejumlah petinggi negara mendatangi perairan Natuna menaiki KRI Usman Harun.

Ia menegaskan, kehadirannya adalah untuk memastikan aparat melakukan penegakan kedaulatan.

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif.