Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Eks Direktur Keuangan Jiwasraya

Nama Harry termasuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri yang diajukan Kejagung ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Sudah, sudah (dijadwalkan pemeriksaan)," kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2019).

Nama Harry Prasetyo sendiri sempat menjadi bahan perbincangan lantaran diketahui pernah masuk dalam lingkaran Istana Kepresidenan.

Harry diketahui pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP).

Adi menuturkan, Harry dijadwalkan dipanggil pada minggu depan. Ia mengaku tidak mengingat secara rinci kapan Harry dipanggil.

"Di antara tanggal 6, 7, 8 (Januari) itu, lah," ujarnya.

Pada Selasa hari ini, Kejagung memeriksa Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Tbk Heru Hidayat.

Namun, Adi mengaku tidak dapat mengungkapkan materi pemeriksaan.

"Saya katakan mohon maaf itu menyangkut substansi dan teknis, tidak kami sampaikan secara terbuka," ucapnya.

Sementara, saksi lainnya yaitu Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro tak memenuhi panggilan. Alasannya, Benny sedang sakit dan dirawat di rumah sakit.

Benny meminta untuk diperiksa pada Senin (6/1/2020) mendatang.

Pada Jumat (27/12/2019) lalu, Kejagung telah memeriksa Mantan Direktur Utama Jiwasraya Asmawi Syam.

Kemudian, pada Senin (30/12/2019) kemarin, tiga orang yang diperiksa yaitu mantan Kepala Pusat Bancassurance PT Asuransi Jiwasraya Eldin Rizal Nasution, Direkur Utama PT Trimegah Securities Tbk, Stephanus Turangan dan Presiden Direktur Prospera Asset Management Yosep Chandra.

Dalam kasus ini, jaksa juga telah mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri. Mereka terdiri dari pegawai Jiwasraya dan pihak swasta.

Selain Harry, sembilan nama lainnya yakni HR, DYA, MZ, DW, GL, ER, AS, BT, dan HH.

Diberitakan, dalam penanganan kasus tersebut, Kejagung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor PRINT-33/F.2/Fd.2/12/2019 tertangal 17 Desember 2019.

Tim penyidik pun sudah memeriksa 89 saksi. Kendati demikian, Kejagung belum menetapkan satu pun seorang tersangka.

Adapun, kasus ini terkuak setelah perusahaan asuransi itu memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana.

Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya.

"Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah," kata Hexana dalam rapat Komisi VI DPR RI, Senin (16/12/2019).