Salin Artikel

Ketua MPR Imbau Pemerintah Hati-hati Kelola Ekonomi 2020 dan Tunda Kenaikan Iuran BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengimbau pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola ekonomi pada 2020.

Bambang meminta pemerintah memperhatikan kekuatan konsumsi domestik sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Demi menjaga kekuatan konsumsi domestik itu, kata dia, maka pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang berpotensi melemahkan daya beli masyarakat.

"Untuk menjaga kekuatan konsumsi domestik, pemerintah hendaknya menghindari dulu penerapan kebijakan-kebijakan baru yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat. Rencana kebijakan menaikkan iuran BPJS misalnya, kalau masih bisa ditunda, tak ada salahnya jika diterapkan di kemudian hari," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (30/12/2019).

"Kebijakan lain yang berpotensi menaikkan harga barang dan jasa pun hendaknya dipertimbangkan dengan matang dan jangan dipaksakan," imbuh dia.

Menurut Bambang, saat ini kinerja pemerintah yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen patut diapresiasi.

"Patut untuk disyukuri karena pertumbuhan ekonomi nasional tahun  2019 masih bisa diupayakan bertahan di kisaran 5 persen. Gambaran tentang indikator pertumbuhan ekonomi ini seharusnya menjadi faktor pembangkit optimisme masyarakat," kata dia.

Kendati demikian, Bambang meminta pemerintah tetap waspada. Dia menilai, ada sejumlah ketidakpastian global yang akan dihadapi pasca 2020.

Ketidakpastian yang dimaksud Bambang adalah berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS) versus China dan peristiwa kerumitan pemisahan Inggris dari perekonomian atau pasar tunggal UE (Uni Eropa) atau Brexit.

Selanjutnya, kisruh mengenai keberlanjutan proses pemakzulan Presiden AS Donald Trump dan pemilihan Presiden AS pada November 2020.

"Karena faktor-faktor ketidakpastian global itu, menjadi sangat layak untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar  tetap bermain aman sepanjang tahun 2020, yakni kebijakan pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian," ujar Bambang.

"Bukankah dengan semangat pengelolaan yang berhati-hati sepanjang 2019 Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan 5,02 persen," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/30/10122811/ketua-mpr-imbau-pemerintah-hati-hati-kelola-ekonomi-2020-dan-tunda-kenaikan

Terkini Lainnya

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke