SBY Sebut Politik Identitas Berlebihan, PDI-P Setuju Evaluasi Pelaksanaan Pilpres

Menurut Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, hal itu terbukti dari sejumlah laporan yang menyebut ada residu-residu politik identitas pascapilpres.

"Residu itu menyangkut maraknya politik identitas yang digunakan oleh berbagai pihak di dalam kontestasi pemilu kemarin. Saya kira pandangan Pak SBY dalam konteksnya kalau kita kaitakan dengan realitas yang terjadi sepanjang pemilu presiden kemarin," tutur Basarah.

Ia pun sepakat jika pelaksaan pemilihan umum (pemilu) harus dievaluasi.

"Mengevaluasi pada level pelaksanaannya, bukan mengevaluasi pada sistem pemilihan presidennya," kata Basarah di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

"Karena bagi PDI-P sistem pemilihan presiden untuk memperkuat sistem presidensial cara yang paling mendekati adalah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu yang demokratis yang jujur dan adil. Semuanya terikat pada rules of game yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia, baik melalui konstitusi UU maupun peraturan-peraturan lainnya," jelasnya.

Evaluasi tersebut, kata Basarah, salah satunya dengan mengubah cara pandang mengenai pesta demokrasi Indonesia.

Menurutnya, gelaran pemilihan umum bukan sekadar momentum untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Demokrasi, lanjut Basarah, merupakan momentum membangun peradaban.

"Saya kira ini bahan refleksi bagi kita semua sebagai sebuah bangsa apalagi di penghujung tahun 2019 kita melalukan suatu refleksi kritis. Di antaranya adalah mari kita pandang dan posisikan bahwa demokrasi itu bukanlah sebuah momentum elektoral. Demokrasi harus kia pandang sebagai satu pembaginan peradaban bangsa," kata Basarah.

Sebelumnya, dalam pidato politik refleksi pergantian tahun, SBY mengulas Pilpres 2019 yang menurutnya memiliki catatan buruk dalam sejarah. Catatan itu mengenai politik identitas yang mengemuka selama pilpres.

"Yang buruk, pertama kali dalam sejarah, pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. Juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa, baik karena kekerasan maupun bukan," kata SBY di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

Namun, lanjut dia, persatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. SBY mengatakan pada akhirnya semua sadar dan terpanggil.

Atas peristiwa itu, SBY pun menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi sistem, undang-undang dan penyelenggaraan pemilu.