Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Sebab, Jokowi mendapat laporan ada ribuan BUMDes yang justru tidak beroperasi. Ribuan lainnya tidak bekerja secara optimal.

"Saya mendapatkan laporan bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong menjadi catatan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Jokowi meminta BUMDes yang didanai dengan dana desa bisa mulai melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.

BUMDes juga harus bisa membuka chanel distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke pasar nasional maupun global.

Jokowi mencatat, total dana desa yang dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih 5 tahun ini sebesar Rp 329,8 Triliun.

Ia mengingatkan bahwa angka itu sangat besar. Pada APBN 2020, anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp 72 Triliun.

"Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa," kata dia.

Jokowi juga menegaskan bahwa pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal tahun. Jadi untuk tahun 2020, ia meminta dana desa sudah mulai dimanfaatkan di bulan Januari.

"Utamakan program yang padat karya, dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work," kata dia.

Jokowi juga menekankan penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif.

Mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil dan mikro, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan harus sudah dimulai karena merupakan bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran.

Terakhir, Jokowi juga meminta penggunaan dana desa betul-betul didampingi manajemen lapangannya.

"Sehingga tata kelola dana desa semakin baik, semakin akuntabel dan transparan dan pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan," kata dia.