Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Menurut Agus, seorang mantan terpidana kasus korupsi mestinya dilarang maju dalam pilkada karena orang tersebut dinilainya memiliki perilaku yang buruk.

"Prihatin saja kalau orang pernah jadi koruptor atau terpidana dalam perjalanan kita tahu orang tersebut mentalitas seperti apa kok masih dipertahankan, mestinya tidak," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2019).

Agus mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten termasuk dengan melarang mantan terpidana kasus korupsi untuk berlaga pada pilkada.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai tidak dilarangnya eks terpidana korupsi untuk maju dalam pilkada sebagai sebuah kemunduran.

"Menurut saya itu kemunduran, tetapi karena UU tidak larang secara tegas, saya pikir saya sangat meminta kepada Parpol masa mau mencalonkan lagi mantan napi," kata Laode.

Agus dan Laode pun sama-sama mengapresiasi partai politik yang berkomitmen tidak akan mencalonkan mantan narapidana pada pilkada tahun depan.

Menurut Laode, partai politik yang tetap mencalonkan eks napi kasus eks korupsi merupakan partai yang tidak mendukung gerakan antikorupsi sekaligus melukai kader mereka yang relatif bersih.

"Kalau dia tidak tersangkut kasus korupsi, maka seharusnya banyak yang bisa dicalonkan. Masa harus memaksakan yang sudah korup dan yang sudah jelas mengingkari kepercayaan yang diberikan oleh negara," kata Laode.

Komisi Pemilihan Umum resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Berdasarkan dokumen salinan yang diterima Kompas.com, PKPU tersebut dicatat sebagai PKPU Nomor 18 tahun 2019. PKPU itu resmi ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Dari sejumlah syarat pencalonan yang dimuat dalam PKPU, tidak satupun syarat yang mengatur tentang larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon. Padahal, KPU sebelumnya berencana memuat larangan tersebut dalam PKPU ini.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf h, yang dilarang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Meski begitu, ada aturan tambahan dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang meminta partai politik untuk mengutamakan calon kepala daerah bukan seorang mantan terpidana korupsi. Aturan itu dimuat dalam dua ayat, yaitu Pasal 3A Ayat (3) dan Ayat (4).