Hal tersebut dimaksudkan agar setiap wilayah terjaga keamanannya sehingga dapat mengatasi tindakan kriminal, terutama yang terjadi di kota-kota besar.
"Sudah saya sampaikan kemarin kepada beberapa kepala daerah untuk membangun sistem tersebut," kata Tito dikutip dari rilis Kemendagri saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke-VI di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (25/11/2019).
Tito mengatakan, digital security yang dimaksud adalah penerapan sistem CCTV.
Sistem tersebut dinilainya akan lebih sempurna apabila dikoneksikan dengan alat pengenal wajah (face recognition) dan sidik jari di sistem Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil milik Kemendagri.
Termasuk juga dengan sistem di kepolisian.
"Sehingga akan bermanfaat untuk atasi masalah seperti lalu lintas, kebakaran, keributan, itu bisa ditangani dilihat dengan cepat melalui CCTV, ada kejahatan kriminal bisa mendeteksi dengan cepat pelakunya," terang dia.
Menurut Tito, sistem digital security tersebut dapat memudahkan pemerintah daerah untuk mendeteksi potensi kejahatan sekaligus mendukung konsep smart city dan smart regency yang mulai diterapkan di Kota dan Kabupaten di Indonesia.
Beberapa kota yang sudah menerapkan digital security disebutkan Tito antara lain di Makassar dan Surabaya. Bahkan ia memuji penerapan sistem tersebut di Surabaya.
“Yang model paling bagus saya kira di Surabaya, saya sudah lihat langsung, itu sangat bagus sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat." kata dia.
https://nasional.kompas.com/read/2019/11/26/17433261/jaga-keamanan-mendagri-dorong-setiap-pemda-miliki-digital-security