Salin Artikel

Jokowi Yakinkan Pengusaha Kakap Korsel untuk Investasi di Indonesia

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan alasan mengapa Indonesia merupakan tempat investasi yang tepat bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan.

Di era yang penuh dengan ketidakpastian ini, Presiden Joko Widodo melihat masa depan dunia akan dimotori oleh emerging economy seperti Indonesia.

Di saat banyak negara mengalami aging society, Indonesia justru memiliki usia produktif yang besar dengan bonus demografi yang besar pula.

"Dan di saat banyak negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5 persen per tahun selama lima tahun ini," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Senin (25/11/2019).

Presiden menambahkan, di saat banyak negara mengalami ketidakpuasan, stabilitas politik di Indonesia bisa cukup terjaga.

Pada saat banyak negara cenderung melakukan proteksionisme, Indonesia menjadi koordinator bagi perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

"Indonesia telah menyelesaikan negoisasi Indonesia-Korea CEPA," imbuhnya.

Di hadapan para CEO, Kepala Negara juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk membuat iklim investasi yang semakin menarik dalam lima tahun ke depan. Penyederhanaan aturan dan penyederhanaan birokrasi di Indonesia akan terus dilakukan guna mendukung hal tersebut.

"Pada saat yang sama saya menekankan bahwa investasi di Indonesia harus menciptakan lapangan kerja. Saya juga menekankan investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, namun juga menjadikan Indonesia sebagai hub produksi," jelasnya.

Berkaitan dengan penyederhanaan aturan, pemerintah akan melakukan pemangkasan sekitar 70 hingga 74 undang-undang secara sekaligus dalam waktu bersamaan melalui omnibus law.

Dengan omnibus law ini, Presiden berharap semua peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan menghambat investasi akan bisa disederhanakan.

"Dan juga pemangkasan birokrasi kita yang semakin simpel sehingga keputusan-keputusan yang diambil nanti juga akan semakin cepat. Yaitu nantinya akan dipangkas eselon IV dan eselon III di birokrasi kita," ungkapnya.

Pada saat yang sama, Presiden juga menjelaskan soal rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nantinya, kota tersebut akan dirancang menjadi sebuah kota yang pintar, hijau, aman, inklusif, dan kuat.

"Indonesia terbuka untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemindahan ibu kota ini, dan marilah sekali lagi saya mengajak untuk menguatkan kerja sama ekonomi kita, kerja sama perdagangan kita, kerja sama investasi kita, antara Indonesia dan Korea," ajak Kepala Negara.

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi meminta para pelaku usaha untuk tidak segan menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Presiden memberikan contoh soal pembebasan lahan Lotte di Cilegon yang telah diselesaikan oleh Kepala BKPM.

"Kalau ada masalah-masalah yang lain, tolong sampaikan kepada Pak Bahlil," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 

Lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/21320011/jokowi-yakinkan-pengusaha-kakap-korsel-untuk-investasi-di-indonesia

Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke