Politisi PPP Nilai Sistem Pilkada Indonesia Saat Ini Sudah Asimetris

Menurut Arwani, mekanisme untuk memilih kepala atau pemimpin suatu daerah di Indonesia saat ini bermacam-macam.

Misalnya, di Papua yang menggunakan sistem noken. Kemudian, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masyarakatnya tidak melaksanakan pilkada langsung untuk memilih gubernur.

Menurut Arwani, kondisi semacam ini perlu menjadi bahan evaluasi.

"Yang terpenting ada evaluasi apakah nantinya pilkada ini tetap dilaksanakan secara langsung (seluruhnya), atau tidak langsung di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD, atau pilkada dengan sistem asimetris (ada daerah yang langsung dan ada yang tidak langsung)," ujar Arwani saat mengisi diskusi bertajuk "Kupas Tuntas UU Pilkada dalam Berbagai Perspektif" di DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

"Sebab, saat ini sudah berjalan, di Papua dengan noken, kemudian di DIY juga tidak melakukan pemilihan daerah langsung (untuk gubernur). Artinya, memang sistem pikada kita sudah membuka ruang untuk asimetris," ujar Arwani.

Merujuk pada hal ini, Arwani sepakat bahwa kekhasan masing-masing daerah dalam bentuk kearifan lokal saat memilih kepala daerah dipertimbangkan.

Sebab, kata dia, tujuan utama memilih kepala daerah adalah mencari pemimpin yang berkualitas dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dia menyebutkan, di beberapa daerah, kearifan lokal mampu mewujudkan hal itu.

Kemudian, sejalan dengan prinsip kesejahteraan masyarakat, Arwani menilai evaluasi biaya politik pilkada perlu dievaluasi.

"Kita harus terbuka melakukan evaluasi, apakah proses pilkada yang sudah kita lakukan selama ini, yang padat modal seperti ini akan dilanjutkan?" kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap adanya kajian indeks kedewasaan demokrasi di tiap-tiap daerah terkait pilkada langsung.

Tito mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi opsi mekanisme pilkada dilakukan secara asimetris.

"Salah satunya sistem asimetris, sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita harus membuat indeks democratic maturity, yaitu kedewasaan demokrasi tiap daerah," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito menjelaskan, apabila daerah yang memiliki kedewasaan demokrasi yang cukup tinggi, pilkada langsung bisa diterapkan.

Sebab, masyarakat di daerah tersebut diasumsikan bakal memahami dan mampu mengkritisi visi dan misi calon kepala daerah.

"Seperti di kota-kota besar, di mana masyarakatnya kalau ada kepala daerah datang menjelaskan tentang kampanye, program didengar, dimaknai, diserap, setelah itu bisa tahu plus minus dan bisa mengkritik," ujarnya.