Salin Artikel

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Namun demikian, menurut dia, tak tepat jika evaluasi itu mengarah pada pengubahan mekanisme pilkada langsung menjadi tak langsung. 

Menurut Bivitri, permasalahan yang sebenarnya bukan berada di penyelenggaraan pilkada, melainkan partai politik.

Bivitri mengomentari pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginginkan pilkada langsung dievaluasi karena berbiaya tinggi. 

"Menurut saya masalahnya ada di partai politik, bukan di pemilihan langsungnya," kata Bivitri usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Bivitri mengakui, biaya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah memang tinggi. Tetapi, biaya tinggi itu justru disyaratkan internal partai.

Kebanyakan, mereka yang ingin maju di pilkada harus membayarkan sejumlah biaya ke parpol.

Oleh karenanya, jika ada hal yang harus dibenahi, menurut Bivitri, adalah partai, bukan dengan mengubah mekanisme pilkada.

"Jadi buat saya usulan untuk menghapuskan pilkada langsung itu lebih ke logikanya lompat. Jadi tidak menelaah dulu masalahnya ada di mana, apakah di partai politiknya sudah bagus benar, sehingga kalau orang mau naik jadi cagub itu mekanismenya demokratis atau harus bayar partai politiknya," ujar dia.

Bivitri melanjutkan, selama reformasi belum dilakukan di internal partai politik, maka mengubah mekanisme pilkada tidak akan menyelesaikan persoalan.

Ia pun ingin agar pilkada tetap dilakukan secara langsung.

"Menurut saya pilkada harus tetap langsung karena itu salah satu kunci dari demokrasi kita," kata Bivitri.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/20192671/pilkada-langsung-disebut-berbiaya-tinggi-pakar-masalahnya-ada-di-parpol

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke