Salin Artikel

Anggota Komisi IV: Garis Kemiskinan Indonesia di Bawah Standar Dunia

“Standar kemiskinan dunia itu 2 dollar AS, sedangkan di kita hanya 1 dollar AS. Jika kita mengikuti standar dunia, maka akan terjadi lonjakan yang sangat drastis di negara kita,” kata Nevi, seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/11/2019).

Pada Maret 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis standar garis kemiskinan masyarakat Indonesia adalah Rp 425.250 per kapita per bulan. 

Adapun komposisi garis kemiskinan makanan Rp 313.232 (73,66 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan Rp 112.018 (26,34 persen).

Hal tersebut menunjukkan bahwa orang miskin Indonesia memiliki pendapatan sebesar Rp 14.175 setiap harinya atau sekitar 1 dollar AS.

Provinsi paling miskin di Pulau Jawa

BPS juga mengeluarkan data peta sebaran kemiskinan di Indonesia. Data tersebut menunjukkan tiga provinsi di Pulau Jawa memiliki penduduk miskin yang lebih banyak dibanding provinsi lainnya.

Tiga pronvisi tersebut antara lain Jawa Timur dengan 4,11 juta jiwa penduduk miskin, Jawa Tengah dengan 3,74 juta jiwa, dan Jawa Barat dengan 3,4 juta jiwa.

Total penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 12,74 juta jiwa, atau separuh total penduduk miskin di Tanah Air.

Namun, secara presentase, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa lebih rendah dibanding provinsi-provinsi di Indonesia Timur yang memiliki angka penduduk miskin di atas 20 persen.

Melihat keadaan tersebut, dalam momentum Hari Pahlawan, Nevi mengajak semua pihak terutama pemerintah, untuk menguatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan hingga jumlahnya bisa sampai di bawah 10 juta orang.

“Saya berharap, negara kita terutama dari unsur pemerintah, muncul sosok pahlawan yang sesungguhnya di mana dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Nevi.

Nevi berpendapat, kesejahteraan yang merata dapat dicapai Indonesia karena memiliki sumber daya alam yang melimpah.

“Pahlawan itu yang mampu memberikan kebahagiaan esensi dalam kehidupan yang sudah merdeka selama 74 tahun. Esensi kebahagiaan itu adalah hidup layak dengan pendidikan baik, kesehatan layak dan daya beli cukup untuk hidup dan menghidupi keluarganya,” kata Nevi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/11/16553951/anggota-komisi-iv-garis-kemiskinan-indonesia-di-bawah-standar-dunia

Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke