Ketua Komisi I DPR Dorong Pendekatan Dialogis untuk Selesaikan Persoalan Papua

KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meyakini, pendekatan dialogis merupakan alternatif yang tepat untuk menjaga situasi di Papua.

Menurut dia, aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum mesti menjadi diperhatikan secara holistik dalam menuntaskan persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Oleh karena itu, Komisi I DPR RI berupaya untuk berjumpa dan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua.

Selain itu, Komisi I DPR RI bertemu dengan pemerintah provinsi dan segenap jajaran forum komunikasi pimpinan daerah yang ada di Papua.

Komisi I DPR RI mengundang pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama yang ada di Papua untuk duduk bersama.

Meutya berharap, ada solusi-solusi untuk menyelesaikan apa yang menjadi akar permasalahan di Papua lewat dialog tersebut.

"Jadi bukan sekedar melihat persoalan Papua dari masalah keamanan dan hukum saja, tetapi jauh lebih penting menyelesaikan akar masalahnya," kata Meutya dalam pernyataan tertulis, Jumat (8/11/2019).

Kunjungan kerja Komisi I DPR ke Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan bentuk komitmen DPR bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi serta penyelesaian persoalan kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang sering berdampak pada stabilitas keamanan di Papua.

"Ini kunjungan pertama Komisi I DPR periode 2019-2024. Kami memutuskan untuk ke Papua dan Papua Barat sebagai bentuk komitmen Komisi I bersama pemerintah mencari solusi terbaik untuk Papua," ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut, imbuh dia, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI.

“Komisi I sudah melakukan pertemuan dengan para mitra kerja, salah satunya adalah untuk mendapatkan masukan dan situasi terkini di Papua," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan pengamanan Pilkada serentak yang akan digelar pada 23 September 2020.

Hadi memprediksi Papua merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi konflik dalam gelaran tersebut karena adanya isu SARA, konflik horisontal, dan politik uang.

Adapun Papua merupakan satu dari 270 daerah yang bakal menggelar pilkada pada 2020. 

Menurut Hadi, ada tiga aspek yang menyebabkan konflik di Pilkada 2020 yaitu aspek penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.