Berpihak pada Elite Politik, Jokowi Dinilai Tak Ingin Bernasib seperti Gus Dur

Arif mengatakan, saat kali pertama menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi sempat kerepotan dengan adanya dikotomi kepentingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR.

Oleh karena itu, pada 2019 ini, agar bisa bertahan dalam kekuasaan, Jokowi pun belajar dari beberapa pengalaman presiden-presiden sebelumnya.

Salah satunya adalah tidak berupaya melawan kepentingan elite politik.

"SBY juga harus merelaksasi kekuasaan untuk mengakomodasi kekuatan politik yang ada (untuk bertahan)," kata Arif saat diskusi di Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

"Kepemimpinan Gus Dur kan terjungkal. Jokowi belajar dari pengalaman terdahulu," ujar dia.

Menurut Arif, pada Pemilu 2019 lalu Jokowi bertaruh dengan banyak hal. Antara lain, mulai dari membangun koalisi dengan banyaknya jumlah partai politik yang mendukungnya hingga para pemangku kepentingan di bidang ekonomi.

Arif mengatakan, memang ada harga yang harus dibayar. Dengan demikian, usai pemilu, elite politik dengan mudah mencapai kesepakatan dalam beberapa hal dan diakomodasi oleh Jokowi.

Salah satunya adalah terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang prosesnya berlangsung cepat.

Dampaknya, menurut Arif, Jokowi melakukan barter kepentingan. Ini termasuk kepentingan oligarki atau para elite politik tersebut.

"Dalam konteks revisi UU KPK, Jokowi memilih memihak pada persekongkolan elite tadi. Sekuat-kuatnya masyarakat, Jokowi mudah menghadapinya. Tapi dia susah menghadapi elite politik," kata dia.

Langkah Jokowi yang tak menerbitkan perppu atas revisi UU KPK ini juga dinilai membuatnya menjadi tawanan kekuasaan. Hal tersebut dikarenakan prioritas Jokowi saat ini adalah mempertahankan kekuasaan.