Hindari Korban Jiwa dari KPPS , Komnas HAM Usul Pemilu Tak Lagi Digelar Serentak

Komisioner Komnas HAM Hairansyah menyatakan, usulan itu didasari pada banyaknya petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang jatuh sakit dan meninggal dunia akibat kelelahan.

"Yang kita rekomendasikan bagaimana soal pemilu serentak ini harus dievaluasi, itu pertama. Artinya, keserantakan itu harus dipastikan apakah nanti ada pemilu nasional sendiri, apakah ada pemilu lokal sendiri gitu," kata Hairansyah usai acara Peluncuran Buku Laporan Pemilu 2019: Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Hotel Sari Pacific, Selasa (29/10/2019).

Hairansyah menyatakan, penyelenggaraan Pemilu secara serentak merupakan faktor utama penyebab kelelahan para petugas penyelenggara Pemilu.

Akibat digelar secara serentak, beban kerja petugas pemilu bertambah. Apalagi, ada permasalahan logistik yang membuat para petugas pemilu mesti terjaga untuk beberapa hari dan tidak mendapat waktu istirahat yang cukup.

"Jadi yang paling mendasari itu soal beban kerja, kemudian stres yang berlebihan karena kondisi sebelum, saat dan setelahnya (pemungutan suara)," ujar Hairansyah.

Di samping itu, Komnas HAM juga meminta KPU mengevaluasi sistem administrasi dalam pemungutan suara untuk meringankan beban kerja para petugas.

"Ini kemudian yang harusnya pengadministrasian dalam sistem pemilu serentak itu lebih disederhanakan dan berbasis telnologi informasi, harusnya begitu, sehingga lebih efisien dam memudahkan pekerja di tingkat TPS," kata Hairansyah lagi.

Hairansyah menyatakan, jatuhnya korban dalam Pemilu 2019 menjadi sorotan tim pemantau yang dibentuk oleh Komnas HAM.

Hairansyah menyatakan, kementerian dan lembaga terkait semestinya dapat memastikan bahwa hak memperoleh kesehatan para petugas penyelenggaraa Pemilu dapat terpenuhi.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan per tanggal 16 Mei 2019, terdata 527 petugas KPPS yang meninggal, sementara 11.239 lainnya sakit.