Setara Institute: Transparansi Jadi Pekerjaan Rumah Kapolri Baru

Ia mencontohkan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Menurutnya, belum ada titik terang dari kasus tersebut, padahal Tim Teknis sudah bekerja 3 bulan.

Tim ini merupakan tim baru yang menggantikan tim pencari fakta sebelumnya yang dibubarkan karena tak berhasil mengungkap kasus tersebut.

"Unfinishing dan ketidakterbukaan terhadap kasus ini mencerminkan ketidakmaksimalan implementasi slogan promoter dari Polri, terutama bagian profesionalitas dan tepercayanya," ujar Ikhsan saat dihubungi, Senin (28/10/2019).

Ikhsan menyebutkan, meskipun citra Polri naik menurut hasil jajak pendapat Litbang Kompas dari 46,7 persen pada 2014 menjadk 82,9 persen di 2018, bukan berarti kinerja Polri lepas dari perhatian dan pengawasan.

Ia menyarankan kepada Idham Aziz sebagai calon Kapolri untuk merampungkan kasus tersebut.

Idham, lanjutnya, perlu merangkul masyarakat sipil yang punya perhatian besar dalam kasus tersebut.

Selain itu, Idham Aziz juga diharapkan mampu memperbaiki cara penanganan polisi dalam menangani aksi-aksi demonstrasi.

"Ada dugaan polisi melakukan tindakan represif dalam penanganan aksi demonstrasi mahasiswa terkait penolakan revisi UU KPK dan RKUHP beberapa waktu lalu. Ini perlu ada penjelasan terbuka dari Polri dan diharapkan cara represif tidak diutamakan," kata Ikhsan.

"Kemudian pekerjaan rumah lain soal kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat sipil, misalnya terhadap kasus Dhandy Laksono dan Ananda Badudu, polisi harus hati-hati memakai sejumlah pasel karet di UU ITE," katanya.

Adapun rencananya pekan ini Idham Aziz akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon tunggal Kapolri.

Berdasarkan mekanisme di DPR, uji tersebut akan dilaksanakan akan dilakukan seusai DPR membentuk Komisi III. Setelah itu barulah Komjen Idham Aziz dapat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri.

Idham Aziz ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Tito Karnavian.

Sebagai informasi, Tito telah mundur dari keanggotaan Polri. Ia telah dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri periode 2019-2024.