Tak Masuk Kabinet, PKPI Tetap Dukung Jokowi

PKPI, Perindo, dan PSI sama-sama tak memperoleh kursi di DPR. Namun, Perindo dan PSI mendapat jatah wakil menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menyatakan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karenanya PKPI tak bisa mengintervensi.

"Penyusunan Kabinet adalah hak prerogatif Presiden. PKPI juga sangat memahami dan menghormati sepenuhnya terkait hal ini. Kami mendukung susunan jabinet yang telah diumumkan dan mendoakan kelancaran dalam menjalankan tugas," kata Verry melalui pesan singkat, Minggu (27/10/2019).

Terkait permohonan maaf Presiden Jokowi lantaran tak semua pihak yang mendukung terakomodasi dalam kabinet, Verry menilai, ucapan tersebut tak diarahkan kepada PKPI.

Sebab, Verry menegaskan, PKPI tak kecewa dan terus mendukung Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam menjalankan pemerintahan.

"Permohonan maaf Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dapat kita maknai sebagai teladan akhlak yang baik, sebagai pemimpin yang peka, memahami suasana kebatinan para pendukung setia, serta tentu saja merupakan perwujudan sikap santun negarawan," kata dia.

"PKPI akan terus menjadi pendukung pemerintahan lima tahun mendatang, mitra konstruktif dan solutif. Serta menjadi bagian aktif dari pembangunan menuju Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara itu kader Pemuda Pancasila yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO).

OSO membawa Partai Hanura mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Namun, Jokowi belum memberi jatah kursi untuk kader Hanura, baik sebagai menteri, pejabat setingkat menteri, atau wakil menteri.

Padahal, parpol pendukung Jokowi lain sudah mendapat jatah, termasuk Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo yang sama-sama tak lolos ke DPR bersama Hanura.

Jokowi mengaku tak bisa mengakomodasi semua pendukungnya masuk kabinet karena kursi menteri yang juga terbatas.

"Karena ruangnya hanya 34 (kementerian)," kata Jokowi.