Ketum PP Muhammadiyah Harap Tak Ada Lagi Menteri Jokowi Terjerat KPK

Haedar berharap, para menteri dapat bekerja dalam koridor konstitusi dan sistem good governance yang tinggi.

"Jangan menabrak aturan, termasuk harus menjauhi korupsi dan penyalahgunaan wewenang agar lima tahun ke depan tidak ada lagi yang tersangkut perkara hukum dan terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Haedar dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Haedar percaya akan sikap taat asas para pejabat negara demi kesuksesan menjalankan amanat.

Ia berharap tiap kementerian yang dipimpin benar-benar berstandar sistem yang obyektif, meritrokrasi, dan ada hasil kerja yang nyata.

"Jangan mengejar popularitas atau populisme yang kelihatan menyenangkan di mata publik, tetapi tidak membuahkan langkah nyata bagi kemajuan dan kesuksesan yang menjadi bidang tugasnya," ucap Haedar.

Selain itu, Haedar juga berharap para menteri bisa, bekerja secara profesional dan penuh pengkhidmatan tinggi bagi bangsa dan negara. Para Menteri harus benar-benar menguasai bidangnya secara optimal.

"Jangan belajar menjadi menteri karena ditunggu kerjanya oleh rakyat. Indonesia dituntut semakin maju sebagaimana nama Kabinet Indonesia Maju, di situlah letak tanggung jawab profesional para Menteri," ucapnya.

Haedar juga berharap para pejabat negara di tingkat manapun harus sudah selesai dengan dirinya sendiri.

Sehingga yang dipikirkan dan diperbuat sepenuhnya untuk bangsa dan negara, bukan untuk diri atau kroninya.

Terakhir, Haedar menekankan kontrol dari masyarakat luas secara positif dan konstruktif tetap penting agar para menteri bebar-benar menjalankan tugasnya dengan baik.

Ia mengingatkan publik jangan meninabobokan para pejabat negara dengan pujian-pujian atau kekaguman-kekaguman yang berlebihan.

"Bantu mereka dengan sikap positif dan wajar karena para pejabat negara tersebut baru memulai untuk bekerja yang di hadapannya banyak masalah berat dan penuh tantangan. Semoga mereka sukses dan diberi jalan kemudahan," kata dia.