Salin Artikel

Zainudin Amali, Menpora Baru yang 'Akrab' dengan KPK

Zainudin Amali lahir di Gorontalo, 16 September 1962. Dia dikenal sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar dan menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR.

Dia mewakili Provinsi Gorontalo tahun 2004-2009 dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009-2014.

Kemudian pada tahun 2019, dia terpilih kembali menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan yang sama.

Pada tahun 2009-2014, Zainudin pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Dia juga menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur periode 2013-2018.

Saat menjabat di Komisi VII DPR, dia pernah mengkritisi sistem industri dan pembangkit listrik yang dianggap masih mengalami kekurangan gas.

Selama di DPR, dia juga pernah dimutasi ke beberapa komisi, antara lain pada April 2015 dia ditugaskan di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pada Januari 2016, dia dimutasi lagi ke Komisi I DPR dan sempat ditugaskan menggantikan posisi Rambe Kamarulzaman sebagai Ketua Komisi II DPR-RI.

Komisi itu membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria.

Sebagai wakil rakyat, selain akrab dengan mutasi ke berbagai sektor, Zainudin juga akrab dengan aparat pemberantas korupsi.

Setidaknya, ia pernah beberapa kali diperiksa KPK terkait sejumlah kasus.

Pertama, Zainudin pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar pada tahun 2013.

Dalam putusan kasus itu, Zainudin disebut melakukan komunikasi dengan Akil untuk kepentingan sengketa Pilkada Jawa Timur. Saat itu dia sedang menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur.

Kemudian pada 2014, Zainudin juga pernah diperiksa dalam penanganan perkara suap Kementerian ESDM yang melibatkan Menteri ESDM Jero Wacik.

Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen ESDM Waryono Karno.

Bahkan, KPK juga pernah menggeledah kediaman dan kantornya ketika dia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII di bidang energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup.

Pada Selasa (22/10/2019) lalu, Zainudin dipanggil Jokowi ke Istana. Dia mengaku diajak berdiskusi soal kepemudaan dan olahraga.

"Diskusi kerja-kerja kabinet ke depan, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan prestasi kita di bidang olahraga," kata Zainudin.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/14000031/zainudin-amali-menpora-baru-yang-akrab-dengan-kpk

Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke