Menteri Baru Jokowi Disarankan Jangan Rangkap Jabatan, Ini Alasannya

Enny menegaskan, hal itu demi mencegah risiko terjadinya konflik kepentingan ketika yang bersangkutan sudah bertugas sebagai menteri.

"Yang paling utama, ketika mereka sudah bersedia memenuhi amanah dari presiden menjadi menteri, mestinya seluruh atribut dan jabatan sebelumnya semuanya ditinggalkan dan dirinya fokus menenuhi panggilan tugas kenegaraan," kata Enny dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang diproyeksikan akan masuk dalam kabinet Jokowi lagi.

Enny memandang kemampuan dan kepemimpinan Airlangga yang sebelumnya menjadi Menteri Perindustrian memang tidak diragukan lagi.

Namun demikian, Airlangga juga harus meyakinkan kepada publik luas bahwa ia bebas dari konflik kepentingan. Apalagi ketika nantinya menjadi menteri di sektor yang strategis.

Kemudian, lanjut Enny, rangkap jabatan juga termasuk pada calon menteri berlatar belakang pengusaha.

Misalnya, pengusaha Erick Thohir, Founder Gojek Indonesia Nadiem Makarim dan pendiri sekaligus Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama. Mereka juga harus meninggalkan jabatan sebelumnya.

"Kita tidak membedakan apakah dia berasal dari partai, pengusaha, profesional, akademisi atau siapapun. Jadi menurut saya itu (tidak rangkap jabatan) paling penting," ujar Enny.

"Ini untuk memastikan bahwa menteri yang diangkat kredibel dan bisa membangun kembali trust masyarakat," lanjut dia.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris. Ia mengingatkan, mereka yang ditunjuk Jokowi tidak boleh rangkap jabatan.

"Seperti pimpinan partai politik itu harus memilih, tidak boleh dibiarkan tetap menjabat sebagai ketua umum partai tapi saat yang sama menjadi menteri. Sudah pasti muncul konflik kepentingan," kata dia.

Ia juga meminta Jokowi untuk tegas bahwa orang-orang yang bekerja di bawahnya harus loyal kepada dirinya saja.

"Kalau enggak, nanti enggak sehat tata kelola pemerintahannya. Ada yang punya loyalitas ganda di situ. itu kan mesti dihindari," kata dia.