Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Uji materi itu terkait batas usia minimal seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Faldo dan Tsamara meminta MK mendahulukan proses uji materi mereka karena aturan undang-undang tersebut sangat mempengaruhi persiapan mereka jelang pilkada.

"Untuk menjaga kepentingan para pemohon dan proses persiapan dan penyelnggaran Pilkada 2020, dibuka pertangahan Juni 2020, dan menjaga kepastian hukum, pemohon memohon kiranya Yang Mulia mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus permohonan ini," kata kuasa hukum pemohon, Rian Ernest, kepada majelis hakim dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Rabu (16/10/2019).

Aturan yang digugat itu spesifik pada Pasal 7 Ayat (2) huruf e. Disebutkan bahwa syarat seseorang bisa mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling muda 30 tahun.

Sementara itu, untuk calon wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati minimal berusia 25 tahun.

Selesai persidangan, Faldo Maldini menegaskan bahwa dirinya bakal maju pada Pilgub Sumatra Barat tahun 2020.

Namun, Faldo terancam tak memenuhi syarat karena usianya baru 29 tahun saat pendaftaran Pilkada Juni 2020.

"Nah karena saya merasa ada hak-hak konstitusional saya terganggu, dan mungkin masih banyak lagi anak muda lainnya yang terganggu hak konstitusionalnya (terganggu), kita mengajukan gugatan ini," ujar Faldo.

Tsamara Amany juga menyebut, aturan dalam undang-undang itu mengganggu hak konstitusionalnya.

Sebab, jika Tsamara ingin maju pada Pilgub DKI Jakarta 2022, usianya yang kini baru 22 tahun tak bakal mencukupi batas minimal umur.

Bahkan, tahun depan pun Tsamara tak bisa maju sebagai calon bupati atau wali kota.

"2022 usia saya masih belum cukup maju menjadi gubernur atau wagub Jakarta. Bahkan mau maju bupati, wali kota pun nggak cukup usia saya masih 23 tahun," kata dia. 

Oleh karenanya, pemohon meminta MK untuk mencabut pasal yang mengatur tentang syarat usia minimal calon kepala daerah.