Salin Artikel

Polda Metro Jaya: Tidak Ada Unjuk Rasa Menjelang Pelantikan Presiden

KOMPAS.com – Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono menyampaikan tidak akan ada unjuk rasa menjelang sampai pada tanggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), Minggu (20/9/2019).

Hal tersebut sesuai instruksi yang diberikan kepada pihak Kapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya mengenai pemberitahuan tidak adanya izin aksi unjuk rasa yang diproses.

“Hingga tanggal 20 Oktober 2019, pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses sehingga kalaupun ada yang unjuk rasa, bahasanya tidak resmi atau ilegal,” kata Mayjen Eko.

Lebih lanjut, Pangdam Jaya juga mengimbau para pengunjuk rasa untuk tidak mendekat Gedung DPR/MPR RI.

“Tidak ada yang spesifik, kami hanya imbau para pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR RI. Mari kita saksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara khidmat,” imbaunya.

Senada dengan hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama juga memberikan diskresi dengan tidak akan memberikan surat penerimaan terkait unjuk rasa yang akan dilakukan hingga tanggal 20 Oktober mendatang.

Hal ini dimaksudkan agar terciptanya situasi tetap kondusif jelang dan saat pelantikan berlangsung.

“Kami hormati keputusan itu karena akan banyak utusan negara yang akan hadir. Mulai Selasa (15/10/2019) kami sudah berlakukan. Setelah tanggal 20 Oktober aspirasi akan boleh disampaikan kembali, mari kita hormati itu,” pesan Kapolda Metro Jaya.

Tidak hanya itu, sejumlah pengamanan juga akan mulai dilakukan dengan melibatkan sekitar 30.000 personel gabungan dari TNI dan Polri.

Kesiapan DPR RI

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI siap untuk melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Rencananya, pelantikan ini akan diselenggarakan di Kompleks Parlemen.

DPR RI pun telah melakukan sejumlah rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, jajaran Badan Intelijen Negara (BIN), serta MPR RI guna mematangkan persiapan pelantikan.

“Tentu saja saya selaku Ketua DPR bersama Pimpinan DPR menyatakan kesiapan kami untuk menerima atau melaksanakan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari Minggu besok,” terang Puan dalam rilis tertulis, Selasa (15/10/2019).

Puan menilai, upaya pengamanan ring satu dan ring dua Gedung DPR/MPR menjadi upaya yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan pelantikan dapat berjalan baik.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/13534761/polda-metro-jaya-tidak-ada-unjuk-rasa-menjelang-pelantikan-presiden

Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke