Rapat tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Nila Moeloek; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putra Sandjojo; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; dan perwakilan Kementerian Agama, dan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo.
Mereka menandatangani komitmen bersama untuk optimalisasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan untuk percepatan pencegahan stunting.
Komitmen tersebut untuk memastikan upaya penanganan dan pencegahan stunting di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
Sebabnya, stunting (kerdil) pada anak akibat kekurangan gizi kronis masih menjadi PR besar bagi Indonesia.
"Ada 23 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam percepatan cegah stunting ini. Saya berharap semuanya bekerja keras untuk menuntaskan apa yang telah menjadi target bersama yakni angka prevalensi turun di bawah 20 persen," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Lebih jauh, Kalla mengatakan, kementerian dan lembaga terkait harus bergerak cepat melakukan berbagai inisiatif dan inovasi dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting.
Secara ekonomi, kata dia, menurut studi Bank Dunia, jika stunting tidak diatasi, negara akan menanggung kerugian mencapai 2-3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Terlebih dampak dari stunting sangat besar karena menyangkut pembangunan, harga diri, dan martabat bangsa," kata Kalla.
"Bisa dibayangkan dahsyatnya dampak stunting bagi Indonesia. Kerugian tersebut mencakup biaya untuk mengatasi stunting dan hilangnya potensi pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak yang tumbuh dengan kondisi stunting," kata dia.
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/14/17020411/gelar-rapat-koordinasi-wapres-ingatkan-dahsyatnya-dampak-stunting