Jarak Dengan Pemilu 2019 Terlalu Dekat, Pilkada 2020 Dinilai Tak Fokus

Hal itu dinilai disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada 2020 yang terlalu berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

"Penjadwalan pilkada kita tidak boleh dilakukan dalam satu tahun dengan pileg/pilpres atau berdekatan. Berdekatan saja kita tidak fokus dalam persiapan penganggaran, apalagi dalam setahun," kata Titi saat ditemui di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (8/10/2019).

Ketidakfokusan itu terlihat dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pilkada.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai memperpanjang tenggat waktu penandatanganan NPHD bagi daerah-daerah yang belum menyelesaikannya hingga 14 Oktober 2019 mendatang dari batas waktu semula 1 Oktober 2019.

Titi pun menilai, pemerintah kurang tanggap dalam memastikan proses penganggaran persiapan pilkada agar bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

"Ini jadi refleksi bahwa pilkada tidak boleh dalam durasi yang sangat dekat dengan pileg/pilpres. Ternyata durasi satu tahun saja kita punya kecenderungan untuk abaikan kesiapan penganggaran," kata dia.

Oleh karena itu, Perludem mendesak pemerintah untuk menata ulang penjadwalan pilkada agar tidak terlalu dekat dengan penyelenggaraan pileg dan pilpres.

"Usulan kami konsisten, berjarak paling sedikit 2 sampai 2,5 tahun atau 30 bulan (dari pileg/pilpres ke pilkada)," kata dia.

Diketahui, Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan pada September 2020 mendatang. Sembilan provinsi dan 261 kabupaten dan kota akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan itu.

Tahapan untuk Pilkada 2020 sendiri sudah dimulai sejak September 2019.