Salin Artikel

Seusai Bertemu Jokowi, Forum Rektor Minta Mahasiswa Menahan Diri

Hal ini disampaikan para rektor perguruan tinggi negeri seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

"Mari kita saling menahan diri untuk membuat suasana kondusif dan juga membuka ruang dialog dengan yang sedang berbeda pendapat dan konflik," kata Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama.

Yos mengakui aksi unjuk rasa mahasiswa belakangan ini terjadi turut dibahas dalam pertemuan dengan Jokowi.

Para rektor meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih masif terhadap setiap kebijakan atau rancangan undang-undang.

Yos mengatakan, salah satu alasan mahasiswa turun ke jalan adalah memprotes revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Namun di sisi lain, ia menyebut sebagian mahasiswa yang melakukan aksi justru tidak memahami betul soal RKUHP.

Oleh karena itu, dialog dan sosialisasi terhadap setiap RUU yang tengah disusun DPR dan pemerintah sangat diperlukan.

"Karena banyak sekali kejadian kekurangpahaman atau informasi minim dan ini sudah ditindaklanjuti oleh para rektor melakukan sosialisasi secara mandiri mengundang para perancang KUHP untuk memberikan penjelasan," kata dia.

Yos mengatakan, rektor tidak melarang mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa. Namun, para rektor berharap mahasiswa yang turun ke jalan memahami betul mengenai substansi yang mereka tuntut.

"Sehingga kita menempatkan mahasiswa itu setuju karena paham dan tidak setuju juga karena paham. Jangan setuju dan tidak setuju karena tidak paham," kata dia.

Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir juga menegaskan tak ada larangan bagi mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa.

Namun,ia menilai akan lebih baik jika setiap masalah yang terjadi dibahas terlebih dulu dengan jalan dialog di kampus-kampus.

"Demo bukan larangan kami. Demo adalah hak warga negara. Tetapi, kampus saya harapkan bisa mengajak dialog bersama. Apa yang didemokan, mari kita bicarakan di kampus," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/03/12512591/seusai-bertemu-jokowi-forum-rektor-minta-mahasiswa-menahan-diri

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke