Punya Anggaran Besar, Kemensos Didorong Publikasikan Capaian Programnya

“Pemberitaan melalui media menjadi bagian dari mekanisme kontrol dari publik, sejalan dengan anggaran Kemensos yang makin meningkat dari tahun ke tahun,” kata Hartono Laras seperti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/10/2019).

Hartono sendiri mengatakan itu saat memberikan sambutan dan membuka acara “Pertemuan Singkronisasi dan Optimalisasi Peran Kehumasan”, di Swiss Bel-Hotel, Jakarta, Selasa (01/10/2019).

Ia menjelaskan publikasi menjadi bagian penting, pasalnya anggaran Kemensos terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2015, anggaran Kemensos Rp 22,4 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi Rp 43,3 triliun, dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp 58,9 triliun.

“Tahun 2020, anggaran Kemensos meningkat lagi menjadi sebesar Rp62,77 triliun,” kata Sekjen.

Peningkatan anggaran ini, kata Sekjen, bisa dimaknai sebagai amanat, kepercayaan, dan harapan dari masyarakat terutama para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk itu, dalam pengelolaan anggaran, Kemensos dituntut harus solid, hati-hati, profesional, akuntabel dan transparan.

“Anggaran yang besar, harus berkinerja. Harus bisa dipastikan tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan PPKS,” ujar Hartono.

Pengelolaan berjalan baik

Sejauh ini, kata Sekjen, kinerja pengelolaan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang terus menurun, hingga menyentuh di bawah level 1 digit.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan per Juli 2019 mencapai 9,41 persen. Angka ini turun dibandingkan Maret 2019 sebesar 9,82 persen dan September 2018 yakni 9,66 persen.

“Dari aspek akuntabilitas juga menggembirakan. Terbukti 3 kali berturut-turut, Kemensos mendapat predikat WTP dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Sekjen.

Perkembangan yang baik ini harus terus didukung dengan berbagai upaya termasuk dengan menciptakan lingkungan opini media yang positif, kondusif, dan sejuk.

Oleh karena itu, Sekjen mendorong agar para kepala balai dan kepala loka di lingkungan Kemensos, untuk aktif menyampaikan capaian program nasional maupun program Unit Pelaksana Teknik (UPT).

“Setiap pemimpin di Kemensos adalah petugas kehumasan. Apalagi UPT merupakan garda depan kementerian yang bersentuhan langsung dengan PPKS,” katanya.

Sekjen menyatakan, di era komunikasi digital ini ada anggapan, kalau kita tidak bicara, maka kita tidak bekerja.

Maka dari itu, ia mengharapkan para kepala UPT memanfaatkan keterbukaan informasi dengan lebih proaktif kepada media.

“Kalau perlu inisiatif buka jejaring dengan media, misalnya dengan melakukan visit media,” ucap Sekjen.

Pada kesempatan sama, Plt Kepala Biro Humas Sonny W Manalu menyatakan, kegiatan hari ini, merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari kegiatan Biro Humas yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Sonny menyatakan, UPT merupakan garda terdepan yang bisa menjalankan fungsi kehumasan dengan melakukan sosialisasi, publikasi dan advokasi baik terkait bidang tugas masing-masing, maupun program kementerian secara umum, termasuk program prioritas nasional.

Untuk keperluan itu, UPT perlu diberikan bekal penguatan baik dari aspek pengetahuan, kapasitas kehumasan, maupun membangun kesamaan informasi dan persepsi.

“Sehingga dalam konteks strategi kehumasan secara lebih luas, diharapkan akan tumbuh sinergitas dalam mendukung implementasi program pembangunan kesejahteraan sosial,” kata Sonny.

Dengan demikian, kata dia, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai ajang tukar informasi dan pembelajaran, melalui diskusi dan pemberian materi kehumasan untuk meningkatkan keahlian petugas di UPT Kemensos.