Salin Artikel

Insiden Doa, Gerindra Sebut MPR Belum Terapkan Kebinekaan

Padahal dalam rapat gabungan pimpinan MPR dan pimpinan fraksi, sudah disepakati agenda doa dalam rundown sidang paripurna tersebut.

"Doa di Sidang MPR itu seyogyanya giliran Fraksi Gerindra yang membacakan doa," kata Ketua Fraksi Gerindra MPR Fary Djemi Francis dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/9/2019).

Fary menjelaskan, Sekjen MPR RI menghubungi pimpinan Fraksi Partai Gerindra pada Kamis (26/9/2019) sore. Mereka meminta nama pembaca doa yang akan diutus oleh fraksi.

Setelah mengkaji dengan segala pertimbangan, Fraksi Partai Gerindra memutuskan untuk mempercayakan Saraswati Djojohadikusumo untuk membacakan doa pada sidang tersebut.

Beberapa dari sekian banyak pertimbangan Fraksi Partai Gerindra adalah untuk menggambarkan secara nyata bahwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika.

"Sekali-sekali doa dipimpin oleh seorang non-muslim. Kan enggak masalah, karena memang jarang-jarang terjadi," kata Fary.

Alasan kedua, Fraksi Gerindra juga menunjuk Sara untuk menggambarkan secara nyata kesetaraan gender, termasuk dalam memimpin doa.

Alasan terakhir, Partai Gerindra juga ingin mendorong bahwa yang muda pun boleh memimpin doa di sidang MPR.

Namun, Gerindra menyesalkan keputusan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang secara sepihak meniadakan sesi doa.

"Sesi doa akhirnya diputuskan oleh Ketua MPR untuk ditiadakan walaupun Fraksi Gerindra bersama Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani berusaha menjelaskan pentingnya doa ini," kata Fary.

Fary menyebut, sebelumnya pihak kesekjenan MPR RI memang sudah mencoba mengonfirmasi kepada pimpinan Fraksi Partai Gerindra mengenai doa.

Akan tetapi, Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa keputusan fraksi adalah doa dibacakan oleh Saraswati Djojohadikusumo sebagai utusan/perwakilan dari fraksi.

"Kami menyesalkan peristiwa ini. MPR RI sebagai tulang punggung Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika belum sepenuhnya menerapkan kebinekaan kita," kata dia.

Sebelumnya, Sara juga mengaku dirinya cukup terkejut atas pembatalan doa tersebut. Terlebih, di atas mimbar Zulkifli rupanya mengambil alih sebagai pembaca doa sidang dengan alasan mempersingkat waktu.

Sara mengatakan, atas kejadian itu, ia bersama anggota Fraksi Partai Gerindra lainnya memutuskan walk out dari sidang paripurna.

Penjelasan Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan sudah mengklarifikasi polemik soal "pengambilalihan" pembacaan doa ini.

Zulkifli mengatakan, Fraksi Partai Gerindra memang mengajukan anggota MPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara untuk membaca doa.

Namun, dalam rapat pimpinan MPR diputuskan bahwa Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang menjadi pembaca doa.

"Rapat Pimpinan MPR tanggal 27 September 2019 membahas hal itu dan kemudian memutuskan bahwa yang akan memimpin doa dalam Sidang Paripurna adalah Bapak Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua MPR RI," kata Zulkifli dalam keterangan tertulis, Jum'at (27/9/2019).

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani tak setuju Hidayat Nur Wahid memimpin doa. Ia mengatakan, setelah melalui pembahasan dengan semua pimpinan maka diputuskan pembacaan doa langsung dipimpin oleh Ketua MPR.

"Setelah melalui pembahasan yang melibatkan semua pimpinan MPR, maka pimpinan MPR memutuskan doa langsung dipimpin oleh Ketua MPR selaku Pimpinan Rapat Paripurna," ujarnya.

Zulkifli mengakui, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan untuk mengganti Sara dengan anggota MPR yang lain. Namun, menurut dia, saat itu sidang paripurna telah diskors karena belum mencapai kuorum untuk memulai sidang.

Oleh karena itu, ia berpendapat dirinyalah yang harus membaca doa sesuai kesepakatan pimpinan MPR.

"Demikian penjelasan kami, semoga semua pihak dapat membicarakan ini secara lebih proporsional, dengan kepala dingin dan tidak melepaskan diri dari konteks yang kami diuraikan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/28/10083211/insiden-doa-gerindra-sebut-mpr-belum-terapkan-kebinekaan

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke