Walhi Minta Pemerintah Batalkan PK Terkait Karhutla

"Kami meminta segera membatalkan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada 16 Juli 2019," ujar Khalisah dalam konferensi persnya di kantor Walhi, Jakarta, Senin (16/9/2019).

"Selain itu, kami juga meminta pemerintah melaksanakan seluruh putusan MA tersebut," kata dia.

Khalisah menambahkan, Walhi meragukan pemerintah serius menangani kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan saat ini, karena mengajukan PK.

Padahal, lanjutnya, pemerintahan Presiden Jokowi telah menyampaikan komitmen politiknya untuk mengatasi permasalahan karhutla.

"Buat kami ini sangat ironi karena putusan MA sesungguhnya adalah kerangka untuk memberikan jaminan bagi keselamatan warga negara. Negara malah menunjukkan gengsinya ketimbang menyelamatkan warga negara," kata Khalisah.

Ia menuturkan, sebenarnya peristiwa karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan saat ini bisa dicegah jika pemerintah mau melaksanakan putusan MA.

Bagi Khalisah, pemerintah sejatinya mengakui dan menjalankan putusan MA, bukan malah mengajukan PK.

"Sebenarnya peristiwa karhutla saat ini bisa diminimalisasi jika saja Presiden mau patuh pada putusan MA yang sudah menyatakan bahwa negara bersalah dalam kasus karhutla di Kalimantan pada 2015," ucap Khalisah.

Putusan MA, lanjutnya, juga sebenarnya adalah kerangka hukum untuk memberikan jaminan keselamatan bagi warga negara.

Hal itu juga berkelindan dengan bagian dari pencegahan agar karhutla tidak kembali terjadi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sebelumnya menyatakan, pemerintah akan mengajukan PK atas putusan MA yang menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain, yang menjadi pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

"Kami akan melakukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dan saya akan koordinasi kepada Jaksa Agung sebagai pengacara negara, jadi kami akan lakukan," ujar Siti, Jumat (19/7/2019).

Diberitakan sebelumnya, MA menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain yang menjadi pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, majelis hakim menguatkan putusan di tingkat sebelumnya yakni Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

"Menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti dalam hal ini putusan pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya," kata Andi di kompleks MA, Jumat (19/7/2019).

Dengan ditolaknya kasasi tersebut, kata Andi, pemerintah diminta mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan di Kalimantan.

"Gugatan penggugat pada pokoknya yang menuntut agar pemerintah menanggulangi, yaitu menyangkut masalah kepentingan masyarakat yang merasa tidak dilindungi karena adanya kebakaran hutan itu yang masih berlangsung," ujar Andi.