DPR Dinilai Sengaja Pilih Firli Sebagai Ketua KPK

Namun, ia menduga para wakil rakyat tidak peduli atas hal itu. Justru wakil rakyat sengaja menunjuk Firli demi memuluskan rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Kalau melihat pernyataan KPK, kan Firli sudah pernah menimbulkan gejolak dan berdampak buruk saat di dalam (menjadi pejabat KPK)," ujar Asfinawati ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (15/9/2019).

"Karena DPR sudah tahu ini dan mereka sedang revisi UU KPK, maka sangat mungkin DPR ini justru menginginkan hal ini (menunjuk Firli)," sambung dia.

Meski demikian, Asfinawati menegaskan, pihaknya akan terus menyuarakan penolakan terhadap sosok Firli sebagai pimpinan KPK.

Menurut dia, protes selalu dapat disuarakan tanpa harus melihat momentum.

"Protes selalu bisa disuarakan. Setidaknya publik tahu bagaimana presiden dan DPR berkongkalikong melemahkan KPK," ungkap Asfinawati.

Diberitakan, Komisi III DPR memilih lima Pimpinan baru KPK pada Jumat (13/9/2019) dini hari.

Firli Bahuri dipilih sebagai ketua. Adapun Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata sebagai wakil ketua terpilih.

Pemilihan lima Pimpinan KPK berlangsung di tengah proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dari kelima nama itu, nama Firli menuai kontroversi. Salah satunya terkait dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukannya saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Sejumlah pegawai KPK pun telah menolak keras Firli sebagai pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Bahkan, usai Firli terpilih, Komisioner KPK Saut Situmorang dan penasihat KPK Mohammad Tsani menyatakan mundur dari jabatannya.

Belakangan, Saut mengklarifikasi kemundurannya tersebut.