Salin Artikel

Wiranto: Modus Baru Pembakaran Hutan, karena Persaingan Politik

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, serta kepala daerah dan perwakilan aparat keamanan dari wilayah Sumatera dan Kalimantan yang terdampak karhutla.

Dalam pembukaan rapat, Wiranto mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang terdampak karhutla.

Ia mengakui, ada modus baru yang menyebabkan karhutla.

"Tapi muncul baru sekarang kan. Ada modus operandi baru pembakaran hutan karena politik. Ya kan? Di Palangkaraya itu, misalnya membakar hutan karena ada persaingan politik dalam rangka pilkada, ada juga," tutur Wiranto.

Dengan adanya fenomena baru tersebut, mantan Panglima ABRI ini meminta agar hal itu bisa ditindak tegas karena sangat merugikan masyarakat.

"Tangkap saja, hukum seberat-beratnya karena itu jelas merugikan kepentingan umum," ucap dia. 

Wiranto juga menyebutkan, 99 persen karhutla diakibatkan karena perbuatan manusia.

Perbuatan seperti pembukaan lahan secara tradisional dan melakukan pembakaran hutan menjelang musim hujan dianggap menjadi sebuah kebiasaan masyarakat.

Kota Pekanbaru, Riau, diselimuti kabut asap pekat akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap dampak yang ditimbulkan.

Untuk mengantisipasi dampak kabut asap tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bersama jajaran lintas sektoral telah membuat kesepakatan tentang acuan sebagai pedoman bersama.

"Kita sudah membuat kesepakatan bersama tentang acuan penanganan dampak perubahan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau Yohanes saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/9/2019).

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/13/16393591/wiranto-modus-baru-pembakaran-hutan-karena-persaingan-politik

Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke