Polisi Sebut Potensi Unjuk Rasa di Papua Menurun, Tapi...

Meski demikian, kini kepolisian mengantisipasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersumber dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Demikian diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat ditemui di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).

"Kalau ancaman (unjuk rasa) itu sudah kecil ya. Tapi kami coba mendalami isu KKB. Isu KKB akan turun (ke masyarakat), KKB menyerang masyarakat, melakukan intimidasi. Itu harus diantisipasi maksimal," ujar Dedi.

Apalagi, kepolisian sudah mencium adanya peran asing rangkaian unjuk rasa dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Bahkan, kepolisian juga sudah mengidentifikasi bahwa asing akan campur tangan di dalam aksi yang rencananya dilaksanakan 1 Desember 2019 mendatang.

Oleh sebab itu, Dedi memastikan bahwa personel Polri yang sudah ditugaskan di Papua dan Papua Barat belum akan ditarik demi tetap menjaga situasi kondusif.

Sebagai informasi, 1 Desember menjadi hari ulang tahun Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM).

Pihak asing tersebut juga diduga merancang kerusuhan agar dapat membawa isu HAM ke sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dedi melanjutkan, salah satu sasaran terduga dalang kerusuhan tersebut, adalah sidang umum PBB di New York pada 23-24 September 2019.

"Agenda setting mereka (sampai) 1 Desember. Itu kita mitigasi secara maksimal. Tanggal 23-26 September ada sidang umum PBB di New York. Itu harus betul-betul dimitigasi secara maksimal," ujar Dedi.

"Betul-betul situasi Papua harus dalam situasi kondusif. Jadi kehadiran TNI-Polri di Papua dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif," lanjut dia.

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan bahwa ada sejumlah organisasi yang melatarbelakangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Dua di antaranya adalah United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"ULMWP dan KNPB bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka yang produksi hoaks itu," ujar Tito saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Kamis (5/9/2019).