Salin Artikel

Menkpolhukam Usul Gubernur Patungan Bangun Asrama Mahasiswa di Daerah Lain

Hal tersebut diusulkan agar tidak ada kesan eksklusif setiap mahasiswa daerah yang tinggal di asrama khusus daerahnya, contohnya seperti asrama mahasiswa Papua.

Terlebih, apa yang terjadi di Papua saat ini bersumber dari permasalahan di asrama mahasiswanya yang berada di Surabaya, Jawa Timur.

"Kami usulkan kepada Mendagri untuk bisa koordinasi dengan para gubernur, ke depan nanti para gubernur patungan saja. Tiga provinsi patungan," ujar Wiranto saat konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

"Kalau setiap kota satu (asrama per provinsi), ada Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, (lebih baik) 3 gubernur ini bersatu biayai sama-sama agar ada asrama nusantara 1, nusantara 2 sehingga anak-anak bercampur di situ," ucap dia. 

Dengan demikian, menurut Wiranto, tidak akan ada kesan eksklusif bagi mereka yang tinggal di asrama tersebut seperti yang terjadi saat ini.

Dia berharap, hal tersebut bisa dilakukan ke depannya agar seperti apa yang terjadi di Papua tidak terulang.

Sebab, kata Wiranto, sumber permasalahan yang terjadi di Papua saat ini dari asrama-asrama mahasiswa yang eksklusif asal daerah khusus untuk daerah Jawa, terutama Malang, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung.

Tidak hanya Papua, ada daerah lainnya seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, dan beberapa daerah lainnya.

"Asrama ini yang biayai, membangun,bdan memelihara adalah pemda. Beasiswa juga pemda, tapi tidak kemudian mereka bisa terkotak-kotak. Makanya, kami usulkan untuk tiga gubernur patungan buat asrama," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/09/19235431/menkpolhukam-usul-gubernur-patungan-bangun-asrama-mahasiswa-di-daerah-lain

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke